PWI JATIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi untuk mengubah pendekatan dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Pola penanganan yang selama ini bersifat reaktif dan darurat dinilai tidak lagi efektif, sehingga perlu digantikan dengan strategi intensif berorientasi jangka panjang guna membangun ketahanan sektor peternakan.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, menekankan bahwa kebijakan penanganan PMK ke depan harus diarahkan untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, dan kesejahteraan peternak, sekaligus membangun kemandirian sistem pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di Jawa Timur.
“Harus ada kebijakan pengembangan jangka menengah dan panjang agar peternak kita lebih kuat dan tidak selalu terpukul setiap kali wabah muncul,” tegas Ony, yang juga merupakan anggota Fraksi PDIP, dalam keterangan pers, Selasa (15/10).
Desakan ini disampaikan menyusul data terbaru dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencatat setidaknya 803 kasus ternak terjangkit PMK yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Lonjakan kasus ini dianggap sebagai alarm kegentingan yang membutuhkan paradigma penanganan baru.
Sebagai langkah konkrit, Ony merekomendasikan agar Pemprov Jatim segera menjadwalkan vaksinasi berkala minimal dua kali dalam setahun. Program vaksinasi ini, menurutnya, harus didukung dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbasis pemetaan zona risiko di seluruh wilayah.
“Dukungan anggaran harus komprehensif, tidak hanya untuk pengadaan vaksin, tetapi juga mencakup logistik, sistem rantai dingin (cold chain), dan kecukupan tenaga kesehatan hewan pelaksana di lapangan,” paparnya.
Di luar aspek kesehatan hewan, Ony juga menyoroti faktor pendukung lain yang krusial, yakni ketahanan pakan. Ia menilai, stabilitas pasokan dan harga pakan yang terjangkau merupakan elemen vital untuk menekan dampak ekonomi yang lebih luas akibat wabah PMK, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat.
Desakan legislatif ini kini menjadi sorotan, menanti respons dan langkah tindak lanjut dari eksekutif daerah. Penerapan pendekatan jangka panjang diharapkan dapat memutus siklus kerentanan dan meminimalisir kerugian ekonomi massif setiap kali wabah penyakit hewan menular muncul di Jawa Timur, yang merupakan salah satu lumbung peternakan nasional. (***)