Elon Musk resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Amerika Serikat setelah hanya 130 hari menjabat. Keputusan itu diumumkan langsung melalui media sosial pribadinya dan dikonfirmasi oleh Gedung Putih pada Rabu (28/5).
DOGE adalah lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump dengan tujuan merampingkan birokrasi dan memangkas pemborosan anggaran pemerintah federal. Penunjukan Musk sempat menuai pujian karena rekam jejaknya sebagai inovator dan pebisnis visioner. Namun masa jabatannya justru diwarnai ketegangan, kebijakan agresif, dan kegagalan memenuhi target ambisius.
Janji Tak Terealisasi dan Efek Domino di Pemerintahan
Musk sempat menjanjikan penghematan anggaran hingga USD 2 triliun melalui DOGE. Namun, hingga akhir Mei, lembaga tersebut baru mencatat penghematan sebesar USD 175 miliar. Meskipun memangkas sekitar 260.000 pegawai federal—setara dengan 12 persen dari total PNS AS—langkah tersebut memunculkan banyak masalah, mulai dari keterlambatan pengadaan, meningkatnya biaya operasional, hingga kehilangan talenta di bidang krusial seperti sains dan teknologi.
Sejumlah lembaga yang dibubarkan oleh DOGE bahkan harus diaktifkan kembali setelah adanya putusan dari pengadilan federal.
Konflik Internal Kabinet dan Gaya Kepemimpinan Musk
Tak hanya publik, sejumlah menteri senior di pemerintahan Trump juga dikabarkan sering berselisih dengan Musk. Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Perhubungan Sean Duffy, hingga Menteri Keuangan Scott Bessent pernah bersitegang dengannya. Ketegangan paling mencolok terjadi antara Musk dan penasihat perdagangan Peter Navarro.
Dalam sebuah pernyataan, Musk menyebut Navarro sebagai “lebih dungu dari sekarung bata.” Navarro merespons enteng: “Saya pernah disebut lebih buruk dari itu.”
Menurut sumber internal, banyak menteri yang mulai menolak arahan Musk secara terbuka setelah Presiden Trump mengingatkan bahwa otoritas penuh tetap berada di masing-masing departemen.
Kebijakan Ekstrem: Dari Laporan Mingguan hingga Pembubaran USAID
Beberapa kebijakan Musk yang memicu kontroversi antara lain mewajibkan setiap pegawai federal melaporkan lima capaian mingguan—jika tidak, mereka dianggap mengundurkan diri. Ia juga menolak sistem kerja jarak jauh, menyebutnya sebagai “privilege era COVID” yang sudah tidak relevan.
Musk bahkan membubarkan USAID, menyebut lembaga bantuan internasional itu sebagai “kumpulan cacing yang tak bisa diperbaiki”. Ia mengklaim keputusan tersebut telah disetujui Presiden Trump secara pribadi.
Petisi Cabut Kewarganegaraan Kanada, Dituduh Langgar Kepentingan Nasional
Di sisi lain, kontroversi Musk menjalar hingga ke Kanada. Lebih dari 150 ribu warga menandatangani petisi yang mendesak parlemen untuk mencabut kewarganegaraan Musk. Petisi yang diajukan oleh penulis Qualia Reed itu menyebut dukungan Musk terhadap kebijakan Trump sebagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional Kanada.
Anggota parlemen dari New Democrat, Charlie Angus, turut mendukung petisi tersebut. Ia menilai tindakan Musk telah merusak hubungan bilateral dan mengancam kedaulatan Kanada.
Mundur dengan Nada Frustrasi
Dalam konferensi pers Tesla pada 22 April lalu, Musk mengungkapkan keinginannya untuk mengurangi peran dalam pemerintahan. Ia mengaku kewalahan dengan rumitnya birokrasi Washington.
“Saya pikir akan sulit, tapi ternyata lebih parah dari yang saya bayangkan,” ujar Musk kepada The Washington Post. “Meningkatkan sistem di Washington benar-benar seperti mendaki tebing yang licin.”
Kekecewaan Musk juga tersirat saat mengomentari rancangan anggaran yang diajukan Partai Republik. Dalam wawancara dengan CBS News, ia menyebut RUU tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kerja keras tim DOGE. “Saya kecewa melihat RUU pengeluaran itu. Itu merusak kerja keras tim DOGE,” tegasnya.
DOGE Pasca-Musk: Terus Jalan, tapi Tanpa Kepastian
Meski ditinggal pendirinya, Gedung Putih memastikan bahwa DOGE akan tetap berjalan. Beberapa menteri saat ini dilaporkan tengah berdiskusi untuk melanjutkan program efisiensi, namun dengan pendekatan yang lebih hati-hati agar tidak memicu konflik baru di Kongres, khususnya dengan Partai Republik.
Namun masa depan DOGE kini berada di persimpangan jalan. Pemangkasan yang dilakukan selama ini dinilai telah menimbulkan luka struktural di tubuh birokrasi. Banyak pegawai yang memilih hengkang, bukan hanya karena tekanan, tapi juga karena hilangnya arah dan kejelasan dalam kebijakan. (***)