RUSDIMEDIA – Band Sukatani akhirnya buka suara terkait polemik yang menimpa mereka setelah merilis lagu “Bayar Bayar Bayar”. Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun Instagram @sukatani.band pada Sabtu (1/3), mereka menolak tegas tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi duta Kepolisian.
“Bahkan khususnya kepada Sukatani, tawaran menjadi Duta Polisi dari Kapolri, dengan itu kami menolak dengan tegas tawaran menjadi Duta Kepolisian tersebut,” tulis pernyataan band tersebut.
Sukatani Akui Alami Tekanan
Lebih lanjut, Sukatani mengungkap bahwa mereka telah mengalami intimidasi dan tekanan dari pihak kepolisian sejak Juli 2024. Tekanan tersebut, menurut mereka, menjadi alasan di balik unggahan video klarifikasi mengenai lagu “Bayar Bayar Bayar”.
“Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ kami unggah melalui media sosial. Kejadian tersebut membuat kami mengalami berbagai kerugian baik secara materiil maupun non-materiil,” ungkap mereka.
Kapolri Buka Suara
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri terbuka terhadap kritik dan bahkan menawarkan Sukatani untuk menjadi duta Kepolisian.
“Nanti kalau band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau band duta untuk Polri. Tujuannya untuk membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta evaluasi berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” ujar Listyo dalam keterangan yang diterima pada Minggu (23/2).
Ia menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk terus berbenah dan menjadi organisasi yang lebih adaptif dalam menerima kritik demi perbaikan institusi.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik,” lanjutnya.
Penolakan Sukatani atas tawaran Kapolri ini menambah babak baru dalam kontroversi yang menyelimuti band tersebut, terutama terkait kebebasan berekspresi di Indonesia. (***)