pwijatim.or.id/, Menurut laporan media Kamboja: Pada pagi hari tanggal 9 Mei, Song Weisina, Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Kementerian Dalam Negeri, memimpin rapat kerja pelabuhan internasional nasional untuk meninjau secara komprehensif status operasi pelabuhan internasional dan perbatasan utama di bawah Departemen Umum Imigrasi, menerapkan manajemen imigrasi putaran baru dan tindakan pencegahan dan pengendalian keamanan nasional, dan menekankan penerapan kebijakan “tanpa toleransi” untuk tempat tinggal ilegal.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Jenderal Departemen Imigrasi dan kepala pelabuhan di seluruh tanah air . Selama pertemuan tersebut , perwakilan dari berbagai kawasan melaporkan penegakan hukum keimigrasian dan pengawasan perbatasan di kawasan mereka , melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan yang ada, dan mengajukan saran perbaikan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan sistem manajemen pelayanan.
Song Weisina mengemukakan dalam pidatonya bahwa bidang imigrasi saat ini menghadapi tantangan keamanan yang kompleks dan berubah, dan kita harus waspada dan mengoordinasikan promosi keamanan perbatasan dan pengendalian imigrasi. Ia secara khusus menekankan perlunya menindak tegas terorisme, kejahatan terorganisasi transnasional, perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya, dan memperkuat pengawasan menyeluruh terhadap masuk, keluar, tinggal dan pekerjaan orang asing sesuai dengan hukum.
Lebih lanjut ia mengemukakan, reformasi modernisasi sistem basis data informasi keimigrasian mesti dipercepat, serta sarana ilmiah dan teknologi mesti digunakan untuk meningkatkan kemampuan pendataan, verifikasi identitas, dan pemantauan dinamis, sehingga benar-benar dapat mewujudkan pengelolaan yang cermat dan cerdas, serta mencegah dan mengendalikan masalah tempat tinggal ilegal sejak dari sumbernya.
Song Weisina menegaskan bahwa semua orang asing di Kamboja harus benar-benar mematuhi hukum dan peraturan Kamboja serta tinggal dan bekerja secara legal . Badan pengelola keimigrasian pada semua tingkatan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung terbuka dan transparan, prosedur berjalan dengan baik, dan pengelolaan berjalan tertib.