Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan sejumlah langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang terus berlangsung. Beragam strategi tersebut mencakup program stimulus fiskal, efisiensi belanja negara, hingga penciptaan lapangan kerja formal sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam Rapat Kerja bersama Bank Indonesia, Bappenas, dan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/7), Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus menjalankan berbagai program stimulus untuk mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi domestik.
“Bahwa memang tekanan perekonomian terlihat. Maka dari itu pemerintah melakukan mitigasi baik melalui program stimulus I dan II serta akselerasi dari program-program yang ditetapkan. Moga-moga ini membuat pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujarnya.
Rangkaian Stimulus: Diskon Transportasi hingga Subsidi Upah
Beberapa bentuk stimulus telah mulai digulirkan pemerintah, antara lain diskon tarif transportasi publik seperti kereta api, pesawat udara, dan kapal laut, serta potongan tarif tol. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi upah bagi para pekerja bergaji Rp3,5 juta ke bawah yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Stimulus tambahan juga diberikan kepada para guru di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama, berupa bantuan yang disalurkan selama dua bulan yakni Juni dan Juli 2025.
Bansos dan Alokasi Tambahan Anggaran
Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah telah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp11,93 triliun. Alokasi ini mencakup bantuan sembako senilai Rp200 ribu per bulan serta bantuan beras 10 kilogram yang diberikan setiap bulan selama periode Juni–Juli 2025.
Selain itu, pemerintah memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan nilai total subsidi sebesar Rp200 miliar.
“Stimulus ini diharapkan memitigasi kecenderungan didera tekanan global dengan bisa compensate dampak tarif Donald Trump plus dengan situasi global yang tidak pasti,” jelasnya.
Penciptaan Lapangan Kerja Jadi Prioritas
Menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,2% hingga 5,8% di tahun 2025, pemerintah menyadari pentingnya mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Untuk itu, Sri Mulyani menekankan bahwa konsumsi masyarakat tidak bisa semata bergantung pada bansos, melainkan harus didukung dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Untuk konsumsi bisa tumbuh di atas 5%, tidak hanya dari bansos tapi dari kesempatan kerja. Penting menciptakan job dan job yang berkualitas,” tegasnya.
Pemerintah mendorong peningkatan lapangan kerja formal yang menawarkan upah layak dan perlindungan ketenagakerjaan sebagai pondasi bagi pertumbuhan konsumsi jangka panjang.
Di tengah berbagai upaya fiskal tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap berhati-hati dalam menjaga stabilitas anggaran. Salah satunya adalah dengan pengendalian penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan pembatasan pinjaman luar negeri agar tidak memperlebar defisit.
Dalam rapat tersebut, ia juga menginformasikan bahwa pemerintah telah mendapat persetujuan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85 triliun.
“Dan kalau dibutuhkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih, kita meminta izin penggunaan SAL Rp85 triliun yang tadi sore disetujui,” ungkap Sri Mulyani.
Tekanan dari ketidakpastian global, termasuk dampak kebijakan ekonomi Amerika Serikat seperti pengenaan tarif tambahan oleh Presiden Donald Trump, menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam penyusunan strategi ekonomi nasional.
Pemerintah mengantisipasi dampak tersebut dengan pendekatan responsif dan berbasis data, serta tetap menjaga fleksibilitas fiskal dan moneter.
Melalui langkah-langkah terpadu, mulai dari stimulus fiskal hingga penciptaan lapangan kerja, pemerintah berharap bisa mempertahankan daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap pada jalurnya. Sri Mulyani menegaskan bahwa penguatan sektor konsumsi rumah tangga dan efisiensi anggaran merupakan kunci utama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. (***)