Program kontroversial pengiriman pelajar bermasalah ke barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dipastikan akan dihentikan setelah pelaksanaan gelombang kedua. Kebijakan ini akan dialihkan ke pendekatan yang lebih terintegrasi melalui kurikulum Muatan Lokal (Mulok) di sekolah-sekolah Jawa Barat.
Keputusan penghentian tersebut mencuat usai pembahasan intensif antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, menyusul beragam respons publik terhadap efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.
“Iya, kami dari DPRD Jawa Barat kemarin sudah berdiskusi dengan Disdik Jabar bahwa program barak militer akan dihentikan setelah gelombang kedua berlangsung,” ujar Hasbullah Rahmad, anggota Komisi V DPRD Jabar yang membidangi sektor pendidikan, Rabu (25/6).
Pendidikan Karakter Akan Diperkuat di Sekolah
Sebagai pengganti, program pembinaan dan pendidikan karakter akan dimasukkan ke dalam kurikulum lokal di sekolah. Materi yang diajarkan nantinya akan menitikberatkan pada kesadaran hukum, konsekuensi sosial, serta penguatan nilai-nilai moral dan disiplin di kalangan siswa.
“Jadi anak-anak akan tahu, kalau mereka melanggar hukum, apa sanksinya. Kalau terlibat narkoba atau barang haram, apa akibatnya. Tujuannya agar mereka paham betul dan tidak terjerumus,” kata Hasbullah.
Program yang Tuai Pro-Kontra
Program barak militer ini sejak awal menuai perdebatan publik. Sebagian kalangan, termasuk pemerhati pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, menilai bahwa pendekatan militeristik terhadap pelajar yang bermasalah tidak menyentuh akar persoalan, seperti faktor lingkungan, ekonomi, dan sistem pendidikan yang belum inklusif.
Kritik juga muncul terkait efektivitas jangka panjang program ini serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pelatihan militer dalam skala luas.
Sementara di sisi lain, pihak pendukung berargumen bahwa pendekatan disipliner berbasis militer dapat memberikan efek jera dan memperkuat mental pelajar, terutama yang terlibat dalam tindakan kekerasan, kenakalan remaja, atau pelanggaran hukum lainnya.
Penyesuaian Kebijakan Pendidikan
Dengan dialihkannya program ini ke dalam kurikulum sekolah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap penanaman nilai karakter bisa dilakukan lebih merata, konsisten, dan terstruktur melalui proses pembelajaran formal.
Meski demikian, keberhasilan pendekatan ini akan sangat bergantung pada kesiapan guru, bahan ajar, serta komitmen sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter secara menyeluruh.
Kepastian penghentian program barak militer sekaligus membuka ruang bagi DPRD dan Pemprov Jawa Barat untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis solusi jangka panjang. (***)