Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Widiyanto mengungkap data mengejutkan tentang keterkaitan antara kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Dalam kunjungannya ke SD Swasta Kresna, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (18/6/2025), Agus menyatakan bahwa 74,51 persen penduduk miskin hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD).
“Kalau orang tuanya miskin, anaknya sudah dipastikan miskin. Tanpa kita bicara takdir, tapi berdasarkan data. Sebanyak 64,46 persen anak dari keluarga miskin juga berpotensi besar tetap berada dalam lingkaran kemiskinan,” ujar Agus di hadapan siswa dan guru.
Agus menegaskan bahwa pemerintah kini telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, yang memungkinkan pengambilan kebijakan lebih tepat sasaran.
“Kita tahu siapa dan di mana saudara-saudara kita yang miskin. Kita tidak lagi bergerak dengan asumsi, tetapi berdasarkan data by name by address,” ucapnya.
Agus juga menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan. Ia menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa “anak pemulung tidak harus jadi pemulung.”
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.
“Sekolah Rakyat akan menawarkan pendidikan gratis dengan fasilitas terbaik, dari jenjang SD hingga SMA. Program ini akan mulai dilaksanakan pada Juli 2025 di 100 titik seluruh Indonesia,” jelasnya.
Pernyataan Wamensos Agus pun viral di media sosial dan memicu diskusi luas terkait akses pendidikan dan ketimpangan sosial. Salah satu akun yang mengunggah pernyataan Agus, @adiprayitno.official, menulis, “Gitu ya hipotesisnya. Baru tahu…” — memancing berbagai respons dari warganet, sebagian besar menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan bagi semua kalangan.
Dengan data dan program konkret seperti Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kemiskinan tidak lagi diwariskan antargenerasi, melainkan bisa dihentikan melalui akses pendidikan yang lebih adil dan merata. (***)