Gubernur Papua Barat, Elisa Auri, membantah keras tudingan adanya kerusakan lingkungan di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, yang disebut-sebut sebagai dampak dari aktivitas tambang nikel oleh PT Gag Nikel. Pernyataan tersebut disampaikan Elisa usai mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerja ke lokasi tambang, Sabtu (7/6/2025).
Dalam keterangannya yang diterima Minggu (8/6), Elisa menyatakan bahwa kondisi perairan di sekitar lokasi tambang masih dalam keadaan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda pencemaran.
“Setelah kami turun langsung dan melihat kondisi di sana, ternyata lautnya masih biru. Jadi foto yang beredar menunjukkan air berwarna coklat itu hoaks,” tegas Elisa.
Ia menjelaskan bahwa foto-foto yang beredar luas di media sosial tersebut bukan berasal dari Pulau Gag dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas tambang di wilayah tersebut. “Foto itu mungkin diambil dari tempat lain. Yang pasti, bukan akibat tambang di Pulau Gag,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Elisa mengungkapkan bahwa aktivitas PT Gag Nikel hingga saat ini masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk pengelolaan lingkungan di sekitar pelabuhan pengangkutan hasil tambang yang disebutnya masih menunjukkan kualitas air laut yang jernih.
“Pelabuhan pengangkutannya juga airnya masih biru. Itu menunjukkan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sudah dijalankan dengan baik,” tuturnya.
Elisa juga mengungkapkan bahwa masyarakat lokal di Pulau Gag justru menyampaikan aspirasi agar tambang tetap beroperasi. Menurutnya, kehadiran perusahaan dianggap membawa dampak ekonomi positif bagi warga setempat.
“Ketika kami sampai di sana, semua masyarakat – dari anak kecil sampai orang tua – menangis meminta Pak Menteri agar tambang tidak ditutup,” kata Elisa.
“Jika perusahaan itu hadir untuk mensejahterakan masyarakat, untuk apa kita membuat masyarakat susah?” pungkasnya.
Sebelumnya, keberadaan tambang nikel di Pulau Gag ramai diperbincangkan dan menuai sorotan publik, terutama dari kalangan pemerhati lingkungan. Isu tersebut memicu gelombang kampanye di media sosial dengan tagar #SaveRajaAmpat, yang mendesak pemerintah menghentikan kegiatan pertambangan demi menjaga ekosistem kawasan wisata kelas dunia itu.
Pemerintah pusat dan daerah kini menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aktivitas tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keberlanjutan sosial. (***)