PWI JATIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk tidak tinggal diam merespons keluhan wali murid terkait pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG) selama bulan Ramadhan. Keluhan yang masuk terkait dengan pembagian menu kering dinilai harus segera ditindaklanjuti dengan pengawasan yang ketat, bukan sekadar seremonial.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, meminta Pemkot Malang untuk aktif melakukan kontrol langsung, termasuk inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur penyedia MBG. Menurutnya, pengawasan berkala sangat penting untuk memastikan seluruh prosedur operasional, mulai dari kebersihan hingga kandungan gizi, berjalan sesuai standar.
“Jangan hanya seremonial di awal saja. Pemkot Malang harus turun tangan, tidak hanya di awal saja sidak, namun harus dilakukan secara berkala,” tegas Ginanjar, Kamis (26/2/2026).
Politisi Fraksi Gerindra itu menekankan bahwa meskipun makanan yang dibagikan selama Ramadhan berupa makanan kering, kualitas gizi tidak boleh diabaikan. Kandungan protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin harus tetap terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
“Di setiap dapur ada ahli gizi. Seharusnya sudah ada acuan menu yang tepat untuk bulan puasa. Jangan sampai standar itu diabaikan,” ujarnya.
Ginanjar menilai, selama ini pengawasan yang dilakukan Pemkot Malang cenderung hanya terfokus pada awal pelaksanaan program. Padahal, pendampingan teknis dan monitoring berkelanjutan sangat dibutuhkan agar dapur-dapur MBG konsisten dalam menjaga kualitas bahan makanan, kebersihan lingkungan, hingga pengelolaan limbah.
“Pemkot harus total mendukung program ini. Tidak hanya soal kandungan gizi, tapi juga kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah pusat atau penyedia dapur semata. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk turun tangan mencegah berbagai persoalan, seperti risiko keracunan makanan, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut.
“Kalau kita mendukung program nasional ini, maka pemerintah lokal harus benar-benar ikut menyukseskan. Jangan sampai ada temuan-temuan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal justru menciderai program nasional,” pungkasnya. (***)