Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebidang tanah di pesisir timur Laut Tengah ini mampu menyita perhatian dunia selama ribuan tahun? Sejarah Palestina bukan sekadar catatan konflik berkepanjangan. Ini adalah kisah tentang peradaban tertua, persimpangan agama besar, dan perjuangan rakyat yang terus mempertahankan identitasnya di tengah gempuran zaman.
Memahami sejarah Palestina berarti menyelami narasi yang jauh lebih kompleks dari sekadar pemberitaan harian yang kita konsumsi. Mari saya ajak Anda menelusuri perjalanan panjang negeri ini—dari zaman Kanaan hingga babak baru pengakuan internasional di tahun 2025.
Ketika Nama dan Peradaban Pertama Terukir
Sebelum konflik modern merebak, wilayah ini sudah menjadi rumah bagi berbagai bangsa selama milenia. Akar sejarah Palestina justru bermula dari sini, jauh sebelum Deklarasi Balfour atau resolusi PBB.
Bangsa Kanaan: Penghuni Pertama yang Terlupakan
Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, bangsa Kanaan dari Jazirah Arab menjadi komunitas pertama yang membangun peradaban di wilayah ini . Mereka mendirikan kurang lebih 200 kota dan desa, termasuk Gaza, Betlehem, dan Yerikho—kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga kini .
Saya sering mendapati banyak orang meyakini bahwa konflik ini bermula abad ke-20. Padahal, Palestina sudah menjadi rebutan kekuatan besar sejak ribuan tahun silam. Nama “Palestina” sendiri berasal dari kata Philista dalam catatan Asiria sekitar 800 SM, merujuk pada bangsa Filistin yang mendiami pesisir selatan .
Mengapa Romawi Mengubah Nama Yudea Menjadi Palestina?
Pertanyaan ini kerap muncul dalam diskusi sejarah. Tahun 135 M, Kaisar Hadrian melakukan sesuatu yang berdampak hingga kini. Setelah menghancurkan pemberontakan Bar Kokhba, ia mengganti nama provinsi Yudea menjadi Syria Palaestina .
Tujuannya jelas: menghapus identitas Yahudi dari tanah itu. Sejarawan Lewis Feldman menegaskan bahwa ini adalah dekrit politik untuk memutus ikatan emosional bangsa Yahudi dengan tanah leluhurnya . Ironisnya, nama yang awalnya dipakai untuk “menghukum” justru bertahan ribuan tahun dan kini menjadi identitas bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan.
Nabi-Nabi dan Kerajaan di Tanah Suci
Sejarah Palestina juga tak terpisahkan dari kisah para nabi. Nabi Ibrahim menginjakkan kaki di sini sekitar 1900 SM. Nabi Daud mendirikan kerajaan. Nabi Sulaiman membangun Bait Suci . Bagi saya pribadi, ini menunjukkan bahwa negeri ini memang dirancang sebagai tempat persinggahan berbagai umat, bukan milik eksklusif satu kelompok.
Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan terpecah menjadi Israel dan Yehuda. Kerajaan Yehuda bertahan hingga 586 SM sebelum dihancurkan Babilonia . Sejak saat itu, Palestina berganti tuan silih berganti: Persia, Yunani, Romawi, Bizantium.
Islam Datang, Palestina Berada di Puncak Peradaban
Babak baru sejarah Palestina dimulai tahun 636 M. Khalifah Umar bin Khattab bersama panglima Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid mengalahkan Romawi dalam Perang Yarmuk . Yerusalem—atau Al-Quds—menjadi kota suci ketiga dalam Islam.
Era Keemasan di Bawah Khilafah
Selama lebih dari seribu tahun, Palestina berada di bawah kekuasaan Islam: Bani Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, hingga Utsmaniyah . Shalahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem dari Tentara Salib pada 1187 M, membuktikan bahwa negeri ini mampu bertahan dari invasi asing .
Pendapat saya pribadi, periode inilah yang sering diabaikan dalam narasi arus utama. Fokus berlebihan pada konflik abad ke-20 membuat kita lupa bahwa Palestina pernah menjadi pusat peradaban yang damai. Orang Yahudi, Kristen, dan Muslim hidup berdampingan di bawah naungan toleransi relatif.
Runtuhnya Utsmaniyah dan Pintu Masuk Kolonialisme
Perang Dunia Pertama mengubah segalanya. Kekhalifahan Utsmaniyah yang telah menguasai Palestina selama 400 tahun jatuh di pihak yang kalah . Inggris masuk sebagai pemenang, dan babak kelam dimulai.
Deklarasi Balfour: Janji tanpa Hak
Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat pendek. Isinya hanya beberapa kalimat, tapi dampaknya membentang seabad lebih. Inggris menjanjikan “tanah air bagi bangsa Yahudi” di Palestina .
Padahal, saat surat itu ditulis, Palestina bukan wilayah kosong. Penduduk Arab-Muslim mencapai 94 persen dari populasi, dan kepemilikan tanah mereka nyaris mutlak . Inggris berjanji memberikan tanah yang bukan miliknya, kepada orang yang belum tinggal di sana, tanpa menanyakan penduduk asli.
Dr. Muhsin Muhammad Shaleh menyebut ini sebagai “dosa politik terbesar abad ke-20” . Saya sepakat. Dari sinilah seluruh kekacauan berawal.
Mandat Inggris dan Gelombang Imigrasi Yahudi
Inggris resmi mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa pada 1922 . Alih-alih mempersiapkan kemerdekaan Palestina, mereka justru membuka pintu imigrasi bagi Yahudi Eropa yang melarikan diri dari penganiayaan dan Holocaust.
Populasi Yahudi melonjak drastis. Tahun 1918 hanya 6 persen, menjelang 1947 mencapai 33 persen . Pembelian tanah besar-besaran oleh Jewish National Fund memicu pengusiran petani Palestina . Ketegangan meledak dalam pemberontakan 1936-1939, yang dibalas Inggris dengan kekerasan.
Inggris kemudian mengeluarkan Buku Putih 1939 yang membatasi imigrasi Yahudi . Namun saat itu, kerusakan sudah terlanjur. Palestina menjadi tong mesiu yang menunggu ledakan.
1948: Tahun Bencana dan Lahirnya Dua Negara (yang Satu Gagal Lahir)
Tahun 1947, Inggris menyerah. Mereka menyerahkan nasib Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa .
Resolusi 181: Pembagian yang Memicu Amarah
Pada 29 November 1947, PBB mengeluarkan Resolusi 181. Wilayah Palestina yang seluas 27 ribu kilometer persegi dibagi dua: 55 persen untuk negara Yahudi, 45 persen untuk negara Arab, sementara Yerusalem-Betlehem menjadi zona internasional .
Ini adalah ketidakadilan matematis. Saat itu, penduduk Yahudi hanya sepertiga populasi dan memiliki kurang dari 7 persen tanah. Namun mereka mendapat lebih dari separuh wilayah terbaik . Para pemimpin Arab menolak mentah-mentah. Pemimpin Yahudi, yang dipimpin David Ben-Gurion, menerimanya .
Pendapat saya, menerima proposal yang tidak adil demi keuntungan jangka pendek adalah strategi cerdas tapi bermoral problematik. Dan sejarah membuktikan bahwa “penerimaan” Israel atas Resolusi 181 hanyalah awal, bukan akhir.
Nakba: Ketika 750 Ribu Jiwa Terusir
14 Mei 1948, Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya Negara Israel . Keesokan harinya, pasukan Arab dari Mesir, Yordania, Irak, dan Suriah masuk ke Palestina . Perang pecah.
Hasilnya bukan kemenangan Arab, melainkan bencana bagi rakyat Palestina. Sekitar 750 ribu warga—lebih dari separuh populasi Arab—terusir atau melarikan diri dari rumah mereka . Mereka berakhir di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, Suriah, dan berbagai penjuru dunia hingga kini.
Peristiwa ini disebut Nakba—bahasa Arab untuk “bencana besar” . Israel menyebutnya Perang Kemerdekaan. Bagi Palestina, ini adalah awal dari pengasingan panjang yang belum berakhir hingga detik ini.
Pendudukan 1967 dan Fragmentasi Wilayah
Perang 1948 menyisakan Palestina dalam dua bagian terpisah: Tepi Barat dikuasai Yordania, Jalur Gaza di bawah pendudukan Mesir . Israel sendiri menguasai 78 persen wilayah bekas Mandat .
Perang Enam Hari dan Pendudukan Total
Tahun 1967, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir dan Suriah . Perang berlangsung hanya enam hari, tapi dampaknya permanen. Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai .
Sejak saat itu, seluruh wilayah bersejarah Palestina berada di bawah kendali militer Israel . Tiga ratus ribu warga Palestina kembali terusir .
PLO, Intifada, dan Perjuangan Bersenjata
Tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berdiri di bawah naungan Liga Arab . Yasser Arafat mengambil alih pucuk pimpinan pada 1969. Selama dua dekade, PLO melakukan perlawanan bersenjata dari pengasingan di Yordania, Lebanon, dan Tunisia.
Tahun 1987, rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat melancarkan Intifada pertama . Bukan dengan senjata modern, tapi dengan batu. Anak-anak muda menghadapi tank Israel dengan ketapel. Dunia menyaksikan, dan opini internasional mulai bergeser.
Perjanjian Oslo dan Jalan Damai yang Berliku
Tahun 1991, Konferensi Madrid mempertemukan Israel, Palestina, dan negara-negara Arab dalam satu meja . Dua tahun kemudian, dunia dikejutkan oleh jabat tangan bersejarah Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat di halaman Gedung Putih.
Oslo I dan II: Otonomi Terbatas di Tengah Pendudukan
Perjanjian Oslo 1993 menandai pengakuan timbal balik antara Israel dan PLO . Israel mengizinkan Arafat kembali dari pengasingan dan membentuk Otoritas Palestina (PA) yang mengatur sebagian kecil Tepi Barat dan Gaza.
Oslo II (1995) membagi Tepi Barat menjadi tiga area:
– Area A: kendali penuh Otoritas Palestina (sipil dan keamanan)
– Area B: kendali sipil PA, kendali keamanan Israel
– Area C: kendali penuh Israel
Secara teori, Area C akan bertahap diserahkan ke PA. Praktiknya, hingga kini Israel tetap mengontrol 60 persen Tepi Barat, termasuk semua permukiman ilegal dan sumber daya alam .
Kegagalan Camp David dan Intifada Kedua
Tahun 2000, Perdana Menteri Ehud Barak dan Arafat bertemu di Camp David difasilitasi Presiden Bill Clinton . Pertemuan gagal. Sebulan kemudian, pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan ratusan polisi .
Provokasi itu memicu Intifada Kedua. Kekerasan pecah di mana-mana. Hingga berakhir pada 2005, ribuan orang tewas di kedua belah pihak. Kepercayaan publik terhadap proses perdamaian hancur.
Palestina Kontemporer: Blokade, Permukiman, dan Perebutan Pengakuan
Memasuki abad ke-21, nasib Palestina semakin kompleks. Gaza dan Tepi Barat terpisah secara geografis dan politis.
Gaza: Penjara Terbuka Terbesar Dunia
Tahun 2005, Israel menarik mundur pasukan dan permukiman dari Gaza secara sepihak. Namun mereka tetap mengontrol perbatasan, wilayah udara, perairan, dan registrasi penduduk. Setelah Hamas memenangkan pemilu 2006 dan menguasai Gaza secara penuh 2007, Israel memperketat blokade darat, laut, dan udara .
Dua juta jiwa hidup di wilayah padat seluas 365 kilometer persegi. Air minum tercemar. Listrik hanya beberapa jam sehari. Keluar-masuk barang dan manusia sangat dibatasi. PBB menyebutnya sebagai “krisis kemanusiaan yang dibuat manusia.”
Permukiman Ilegal dan Fragmentasi Tepi Barat
Sementara itu di Tepi Barat, proyek permukiman Israel terus berjalan. Saat ini setidaknya ada 250 permukiman ilegal dan 140 pos pemeriksaan militer yang memotong-motong wilayah Palestina . Perjalanan antar kota yang seharusnya 20 menit bisa memakan waktu berjam-jam karena harus memutar melewati pos pemeriksaan.
Sejarah mencatat bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) dan Dewan Keamanan PBB berulang kali menyatakan permukiman ini ilegal. Namun tidak ada sanksi berarti, dan pembangunan terus berlanjut.
Terobosan Diplomatik 2025
Di tengah kebuntuan politik, langkah signifikan datang dari Inggris. September 2025, Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi Palestina sebagai negara berdaulat .
Keputusan ini langsung direalisasikan dalam peta resmi Inggris. Untuk pertama kalinya sejak era Mandat, istilah Occupied Palestinian Territories dihapus dan diganti menjadi Palestine (West Bank) dan Palestine (Gaza) .
Langkah Inggris bergabung dengan lebih dari 150 negara yang telah mengakui Palestina. Saya menilai ini bukan sekadar simbol. Ini adalah koreksi atas ketidakadilan historis yang dimulai Inggris sendiri 108 tahun lalu melalui Deklarasi Balfour. Sebuah lingkaran yang—meski lambat—mulai tertutup.
Apa Arti Sejarah Panjang Ini bagi Kita?
Saya menulis ini bukan sebagai pengamat netral. Tidak ada yang benar-benar netral ketika berbicara tentang kemanusiaan. Namun saya berusaha menyajikan fakta berdasarkan bukti sejarah, bukan propaganda.
Sejarah Palestina mengajarkan kita bahwa tanah bukan sekadar peta. Tanah adalah rumah, identitas, dan martabat. Selama satu abad terakhir, rakyat Palestina kehilangan rumah, terasing dari identitasnya, dan direndahkan martabatnya. Namun mereka belum punah. Budaya mereka bertahan. Bahasa Arab tetap berkumandang di lorong-lorong Yerusalem. Kue maqluba dan sulaman tatreez terus diwariskan ke generasi baru.
Pendapat pribadi saya, perdamaian sejati tidak akan tercapai tanpa keadilan. Bukan keadilan versi pemenang, tapi keadilan yang mengakui penderitaan semua pihak. Palestina berhak atas tanahnya sendiri, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Pengungsi berhak pulang atau mendapat kompensasi yang adil. Permukiman ilegal harus dihentikan dan ditarik.
Bukan karena Israel selalu salah dan Palestina selalu benar. Tapi karena selama lebih dari tujuh dekade, timbangan keadilan tidak pernah seimbang. Yang kuat terus mengambil, yang lemah terus kehilangan.
Kesimpulan
Dari Kanaan hingga Utsmaniyah, dari Mandat Inggris hingga pengakuan negara di tahun 2025—sejarah Palestina adalah narasi tentang ketahanan. Sebuah bangsa yang ditolak haknya, diusir dari tanahnya, dan diabaikan dunia, namun tidak pernah berhenti bermimpi tentang kemerdekaan.
Anda mungkin membaca ini dan bertanya: apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya kekuatan diplomatik atau militer. Tapi kita punya satu hal: ingatan.
Baca sejarah yang kredibel. Bagikan narasi yang akurat. Jangan biarkan propaganda menghapus fakta bahwa di negeri ini pernah hidup masyarakat plural yang damai, dan mereka masih ada hingga kini, menanti keadilan yang terus tertunda.
Pengakuan 150 lebih negara adalah sinyal bahwa dunia mulai mendengar. Namun selama warga Palestina masih hidup di bawah pendudukan, tanpa kebebasan bergerak dan hak menentukan nasib sendiri, pekerjaan kita belum selesai.
Sejarah tidak berhenti di 2025. Babak selanjutnya masih menunggu untuk ditulis. Dan kita—dengan kesadaran, suara, dan pilihan kita masing-masing—adalah bagian dari halaman-halaman yang akan datang.