PWI JATIM – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengonfirmasi telah memulai persiapan pengiriman pasukan perdamaian untuk bertugas di bawah kerangka Board of Peace di wilayah konflik, termasuk Gaza. Persiapan ini menyusul mandat Dewan Keamanan PBB yang mendukung kehadiran badan internasional tersebut.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan hal tersebut usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (9/2). “Itu kan masih terus berjalan ya. Kami menunggu hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu ke Mabes AD, membutuhkan personel berkarakter apa, nanti kami siapkan,” ujar Maruli, seperti dikutip Antara.
Meski lokasi penugasan akhir—apakah Gaza atau Lebanon—masih menunggu keputusan dari Markas Besar (Mabes) TNI, persiapan internal sudah bergulir. Maruli menekankan bahwa TNI AD berperan sebagai penyedia pasukan, sementara keputusan strategis berada di level atas. “Lebih baik bertanya ke Mabes TNI. Kalau kami hanya penyiapan pasukan saja,” tegasnya.
Kekuatan personel yang disiapkan disebutkan bisa mencapai satu brigade, dengan estimasi 5.000 hingga 8.000 personel. Namun, angka tersebut masih bersifat negosiasi dan belum final. “Masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” jelas Maruli. Jadwal pengiriman pun belum dapat dipastikan.
Persiapan personel difokuskan pada karakteristik operasi perdamaian, termasuk menyiapkan unsur kesehatan dan kemampuan khusus yang dibutuhkan untuk misi stabilisasi pascakonflik.
Board of Peace sendiri merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap). Badan ini telah mendapat mandat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), dengan tugas utama mengawasi gencatan senjata, stabilisasi keamanan, rekonstruksi, serta memulihkan tata kelola sipil di Gaza selama masa transisi.
Langkah persiapan ini menandai potensi kontribusi signifikan Indonesia dalam upaya perdamaian global, sekaligus menguji kapasitas logistik dan operasional TNI AD dalam misi internasional berskala besar. (***)