PWI JATIM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,89 miliar dalam APBD 2026 untuk program pemasangan listrik gratis. Program yang menyasar 3.400 Rumah Tangga Miskin (RTM) di berbagai kabupaten/kota ini bertujuan mendongkrak rasio elektrifikasi hingga 100 persen sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan program ini merupakan intervensi langsung dan masif untuk menyentuh kebutuhan pokok warga. “Kita ingin mengintervensi secara lebih masif melalui program-program yang berdampak langsung dan menyasar kebutuhan dasar RTM di Jatim,” ujar Khofifah dalam keterangan resmi, Senin (9/2).
Anggaran sebesar Rp7,89 miliar tersebut akan dikelola melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim. Setiap rumah tangga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan berupa token listrik dari PT PLN (Persero) senilai Rp300.000. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembiayaan Instalasi dan Sambungan Rumah (IRSR).
“Token listrik ini dapat digunakan hingga sekitar enam bulan pemakaian awal,” jelas Khofifah.
Proses seleksi penerima dilakukan melalui mekanisme ketat. Calon penerima diusulkan lewat Surat Usulan Belanja Program kepada gubernur, yang memuat data RTM dari desil 1 hingga desil 4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Kriteria utama yang harus dipenuhi adalah status sebagai rumah tangga miskin yang belum memiliki akses listrik, namun bertempat tinggal di wilayah yang sudah terjangkau jaringan distribusi PLN. Program ini juga dilengkapi masa pemeliharaan selama satu tahun, yang akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala oleh Pemprov Jatim.
Secara distribusi, bantuan akan disalurkan ke sejumlah kabupaten. Pacitan mendapatkan alokasi terbanyak, yaitu 400 rumah tangga, diikuti Ponorogo dan Banyuwangi masing-masing 300 rumah tangga. Kabupaten lainnya seperti Trenggalek (300), Tulungagung (100), Blitar (178), Kediri (200), Malang (100), Bondowoso (100), Situbondo (100), dan Probolinggo (20) juga masuk dalam daftar penerima.
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan akses energi sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. (***)