PWI JATIM – Aksi pembongkaran tembok pembatas antara Perumahan Mutiara Regency dan Perumahan Mutiara City di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/1/2026), berakhir ricuh. Bentrokan terjadi antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo dengan sejumlah warga Mutiara Regency yang menolak pembongkaran, mengakibatkan beberapa warga mengalami luka-luka.
Insiden pecah ketika ratusan personel Satpol PP tiba untuk menjalankan instruksi pembongkaran. Tembok tersebut rencananya akan dijadikan akses jalan penghubung dari Perumahan Mutiara City menuju Jalan Protokol Jati Raya. Warga Mutiara Regency secara fisik menghadang petugas sebagai bentuk penolakan.
“Dari dulu itu tidak ada rencana tembok ini dijebol buat akses jalan. Kalau dibuat jalan akses, lalu lintas akan ramai, kita tinggal jadi tidak nyaman dan mengganggu keamanan warga di sini,” tegas Naning, salah seorang warga Mutiara Regency, kepada awak media. Ia menambahkan bahwa rencana pembukaan akses tersebut tidak pernah tercantum dalam site plan perumahan mereka yang lebih dulu berdiri.
Naning juga menyoroti perencanaan yang dinilainya cacat. “Seharusnya sebelum membangun perumahan sebesar itu, akses jalannya disiapkan. Jangan membongkar perumahan yang sudah ada,” ujarnya.
Dalam kericuhan tersebut, sejumlah warga mengaku menjadi korban kekerasan. Bagus, salah satu korban, mengklaim kepala dan pipinya dipukul hingga berdarah, serta ditarik paksa oleh petugas yang menuduhnya sebagai provokator. Ia juga menyebut ada warga dari Mutiara City yang ikut melakukan pemukulan. “Saya bukan provokator, saya warga yang menolak pembongkaran,” kata Bagus. Para korban menyatakan akan melaporkan dugaan tindak kekerasan ini ke Polresta Sidoarjo untuk diproses secara hukum.
Menanggapi kericuhan, Kepala Satpol PP Pemkab Sidoarjo, Yany Setyawan, membantah adanya kesalahan prosedur. “Tugas kami hanya menjalankan perintah dari Bupati Sidoarjo. Sebelum dilakukan pembongkaran juga sudah melalui tahapan yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya dan sudah ada kesepakatan dari Forkopimda,” klaimnya.
Konflik ini diketahui telah berlarut-larut sejak 2019. Berbagai upaya mediasi dilakukan namun selalu menemui jalan buntu. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akhirnya memutuskan untuk membuka akses jalan tersebut pada 20 Desember 2025. Keputusan ini, menurut pemerintah daerah, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Pembongkaran yang berujung ricuh ini menyisakan ketegangan antara warga, pengembang perumahan baru, dan pemerintah daerah. Sementara pemerintah mengedepankan kebijakan konektivitas, warga lama merasa hak atas lingkungan yang aman dan sesuai perjanjian awal dilanggar. (***)