PWI JATIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, belum dapat memastikan langkah hukum terkait tumpahan puluhan ton minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang mencemari pesisir utara Pulau Gili Iyang, Kecamatan Dungkek. Keputusan untuk menuntut ganti rugi masih ditangguhkan sambil menunggu hasil koordinasi dan kajian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, persoalan ini memerlukan kehati-hatian karena menyangkut kewenangan pengelolaan laut yang berada di tingkat provinsi. Oleh karena itu, Pemkab memilih untuk berjalan sesuai prosedur dan menunggu arahan dari pemerintah provinsi.
“Kami masih menunggu hasil koordinasi dengan DLH Provinsi. Jadi, saat ini belum bisa memastikan (ganti rugi),” kata Bupati Fauzi, Senin (26/1).
Fauzi menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pada koordinasi dan pemantauan dampak pencemaran di lapangan. Langkah-langkah lebih lanjut, termasuk potensi ganti rugi, akan diambil setelah ada kejelasan mengenai tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi.
“Sejauh ini kami masih berkoordinasi terus dengan DLH Provinsi untuk melihat dampaknya dan menentukan langkah berikutnya,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya data dan hasil pemeriksaan yang akurat sebelum mengambil keputusan final. “Pemkab Sumenep tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, termasuk soal ganti rugi. Semua harus berdasarkan data dan hasil pemeriksaan yang jelas agar langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegas Fauzi.
Sementara itu, di lapangan, upaya investigasi telah dimulai. Kepala Desa Banraas, Pulau Gili Iyang, Mathurrahman, mengonfirmasi bahwa tim DLH Kabupaten Sumenep telah turun ke lokasi untuk mengambil sampel minyak mentah yang tumpah di perairan desanya. Sampel tersebut dibutuhkan untuk mengukur tingkat pencemaran dan dampaknya terhadap ekosistem laut.
“Setahu saya, tim DLH Sumenep sudah datang dan mengambil sampel minyak yang tumpah di laut beberapa waktu lalu,” jelas Mathurrahman.
Pihak desa saat ini masih menunggu dua hal: hasil analisis laboratorium dari sampel yang diambil dan keputusan resmi dari pemerintah mengenai langkah penanganan dan penyelesaian lebih lanjut. “Kami di desa masih menunggu apa langkah yang akan diambil ke depan, termasuk hasil dari pemeriksaan sampel minyak itu,” pungkasnya.
Insiden tumpahan CPO ini telah menyisakan ketidakpastian bagi warga dan pemerintah daerah. Kejelasan tanggung jawab dan langkah restorasi lingkungan menjadi hal krusial yang ditunggu-tunggu, sementara proses birokrasi antar tingkat pemerintahan masih berjalan. (***)