PWI JATIM – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengambil langkah cepat menanggapi insiden pencemaran lingkungan laut serius. Puluhan ton minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) tumpah ke perairan utara Pulau Gili Iyang, Kecamatan Dungkek, setelah kapal tongkang Indo Ocean Marine mengalami kebocoran usai kandas.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyatakan pihaknya akan segera melaporkan kejadian ini kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur. “Kewenangan laut dan risiko pencemaran lingkungannya ada di wilayah mereka,” tegas Fauzi saat memberikan keterangan di Sumenep, Jumat (23/1).
Fauzi mengimbau masyarakat, khususnya warga pesisir dan nelayan, untuk meningkatkan kewaspadaan. “Kami minta warga tetap waspada, kalau bisa tidak mendekati area tumpahan, terutama untuk sementara waktu, demi keselamatan dan kesehatan,” tambahnya.
Ancaman Nyata bagi Ekosistem Laut dan Mata Pencaharian
Bupati dua periode itu menekankan bahwa tumpahan CPO bukan persoalan ringan. Ia memaparkan sejumlah dampak lingkungan yang mengkhawatirkan. Lapisan minyak di permukaan laut dapat menghalangi sinar matahari dan pertukaran oksigen, memicu hipoksia (kekurangan oksigen) yang mematikan bagi biota laut seperti ikan dan kerang.
“CPO yang tumpah juga dapat menempel pada akar mangrove dan merusak terumbu karang,” jelas Fauzi. Ia memperingatkan dampak jangka panjang melampaui kerusakan ekologi. “Kalau dibiarkan, dampaknya bukan hanya ke laut, tapi juga ke ekonomi warga, terutama nelayan dan sektor pariwisata pesisir.”
Kondisi Kapal dan Penyebaran Tumpahan
Sumber pencemaran, kapal tongkang Indo Ocean Marine, hingga Jumat siang masih berada dalam kondisi tersangkut di karang dengan kebocoran yang belum berhasil ditanggulangi. Akibatnya, rembesan CPO dari badan kapal terus berlanjut.
Tumpahan minyak telah menciptakan dua titik persebaran: mencemari garis pantai sekaligus membentuk gumpalan-gumpalan besar di laut lepas. Memasuki hari kedua, gumpalan CPO dilaporkan telah terbawa arus dan angin bergerak ke arah timur Pulau Gili Iyang, mengindikasikan perluasan area terdampak.
Dengan kewenangan penanganan berada di tingkat provinsi, langkah koordinasi antara Pemkab Sumenep dan DLH Jawa Timur menjadi krusial. Kecepatan respons dan efektivitas penanganan di lapangan akan menentukan seberapa besar dampak ekologis dan sosio-ekonomi bencana lingkungan ini terhadap kawasan pesisir utara Sumenep yang mengandalkan laut sebagai sumber kehidupan. (***)