PWI JATIM – Unjuk rasa penolakan rencana relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian memasuki hari ketiga, Rabu (14/1), namun harus dibubarkan secara mendadak setelah hujan deras mengguyur Kota Surabaya sekitar pukul 15.30 WIB. Massa yang terdiri dari pedagang, jagal, dan warga terdampak sebelumnya telah memadati halaman Balai Kota Surabaya, bersikeras menuntut pencabutan surat edaran relokasi aktivitas pemotongan sapi ke Tambak Oso Wilangun (TOW).
Sebelum hujan turun, suasana di depan Balai Kota tetap tegang. Para demonstran menegaskan komitmen mereka untuk tetap bertahan hingga tuntutan dipenuhi oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. “Kehadiran kami karena kebijakan Wali Kota Surabaya yang bertentangan dengan kepentingan umum dan regulasi. Maka selama kami masih punya nafas, kami warga hadir di sini akan menegakkan keadilan,” seru salah seorang orator dari atas mobil komando kepada massa yang berkumpul.
Tuntutan inti aksi ini adalah agar Wali Kota Eri Cahyadi keluar menemui massa dan secara resmi mencabut Surat Edaran relokasi RPH. “Bapak Eri Cahyadi tolonglah… kalau sampean kasihan sama masyarakat tolong keluar… Mana janji sampean?” cetus seorang pendemo, mencerminkan kekecewaan terhadap komunikasi yang dinilai belum terjawab.
Akar Protes: Jarak, Keamanan, dan Kekhawatiran atas Mata Pencaharian
Penolakan keras ini berakar pada dampak sosial-ekonomi yang dinilai para pedagang dan jagal akan sangat merugikan. Rencana pemindahan dari RPH Pegirian di Kecamatan Semampir ke lokasi baru di Tambak Osowilangun menghadapkan mereka pada tantangan logistik yang signifikan. Jaraknya sekitar 14 kilometer dengan waktu tempuh lebih dari 45 menit.
Bagi para pekerja yang jam kerjanya dimulai dini hari, jarak tersebut memunculkan kekhawatiran mendalam mengenai keamanan. Mereka menyebut rute menuju TOW sebagai “jalunv tengkorak” yang rawan kejahatan dan kecelakaan. Selain itu, fasilitas di RPH TOW yang dinilai belum memadai menimbulkan risiko gangguan distribusi daging segar ke pasar-pasar tradisional di Surabaya.
Kekhawatiran lain yang disuarakan adalah masalah higienitas dan kualitas daging, mengingat lokasi RPH baru tersebut berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Hal ini dinilai dapat mengancam standar kesehatan dan berpotensi merusak kepercayaan konsumen.
Aksi Bubar Sementara, Semangat Protes Tetap Menyala
Meski aksi terpaksa dibubarkan karena cuaca, semangat perlawanan masih terlihat jelas. Sebelum membubarkan diri, orator mengingatkan massa, “Terima kasih teman-teman semuanya atas semangatnya, tapi ingat selama tuntutan kita belum terpenuhi, kita tetap harus menyuarakan hak-hak kita.”
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa gelombang protes belum akan berakhir. Tekanan terhadap Pemkot Surabaya untuk merevisi atau mencabut kebijakan relokasi ini diprediksi akan terus berlanjut, dengan kemungkinan aksi susulan yang lebih besar jika dialog yang diharapkan tidak kunjung terealisasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons atau pernyataan resmi lebih lanjut dari Wali Kota Eri Cahyadi atau jajaran Pemerintah Kota Surabaya terkait pembubaran aksi hari ketiga dan kelanjutan dari polemik relokasi RPH yang telah mempengaruhi mata pencaharian ribuan warga ini. (***)