PWI JATIM – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur, mengalami keterlambatan penerimaan gaji bulanan hingga sepekan. Gaji yang biasanya cair pada tanggal 1 setiap bulannya, hingga Rabu (7/1) ini belum seluruhnya diterima oleh para pegawai.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, mengakui adanya keterlambatan tersebut. Namun, ia menyatakan bahwa proses pencairan telah berjalan secara bertahap.
“Jadi mungkin ada yang sudah cair, ada pula yang belum cair. Saya baru kemarin (6/1) baru cair,” ujar Agus, yang akrab disapa Ugin, di ruang kerjanya pada Rabu.
Menurut penjelasan Ugin, sistem penggajian ASN di Pemkab Ponorogo menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebutkan, periode SIPD APBD untuk bulan lalu ditutup pada 2 Januari, yang kemudian diikuti oleh hari libur tanggal 3 dan 4 Januari.
“Senin dan Selasa (5-6/1) sudah bisa proses. Tergantung OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mengajukan gaji,” imbuhnya.
Pejabat tersebut menegaskan bahwa pencairan gaji sepenuhnya bergantung pada proses administrasi dan pengajuan dari masing-masing OPD. Setiap unit kerja memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan pembayaran gaji pegawainya sesuai dengan alur anggaran yang berlaku.
“Harus ada tata urutannya, harus menyiapkan anggaran kas. Tergantung OPD yang menyusunnya. Kalau hari ini diluncurkan, ya langsung didanai,” kata Ugin.
Keterangan ini menempatkan percepatan pencairan gaji pada inisiatif dan efisiensi setiap OPD dalam memproses administrasi penggajian. Ugin memastikan bahwa sistem yang ada telah jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh OPD.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti jumlah ASN yang belum menerima gaji serta OPD mana saja yang proses pengajuannya tertunda. Keterlambatan ini tentu berpotensi mengganggu kondisi finansial sebagian pegawai dan menimbulkan keresahan di kalangan ASN Ponorogo.
Pemkab Ponorogo diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memastikan proses pencairan gaji tersisa dapat segera diselesaikan, sekaligus mengevaluasi sistem ini untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di bulan-bulan mendatang. (***)