PWI JATIM – Pengadilan Agama (PA) Surabaya mencatat tren peningkatan angka perceraian sepanjang tahun 2025. Data menunjukkan total 6.080 perkara diajukan ke lembaga peradilan tersebut, terdiri dari 1.611 cerai talak dan 4.469 cerai gugat. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 5.644 perkara.
Yang mencolok, perempuan mendominasi sebagai penggugat dalam perkara cerai gugat. Faktor ketidakmampuan ekonomi dan penelantaran nafkah dari suami disebut sebagai pemicu utama di balik keputusan mayoritas istri tersebut.
“Gantung” Ekonomi Picu Gugatan Cerai
Humas PA Surabaya, Abdul Mustofa, mengungkapkan bahwa keluhan utama yang disampaikan para penggugat perempuan adalah merasa ditelantarkan secara finansial. “Ini pendapat saya ya, karena pertengkaran, banyak perempuan yang ditelantarkan, ditinggalkan, gak dikasih nafkah, kemudian perempuan mengajukan (cerai),” ujar Mustofa.
Ia menirukan salah satu pernyataan penggugat yang khas: “Pak daripada saya tidak dinafkahin dan digantung, mending saya gugat ke pengadilan, saya ditinggal atau tidak ditinggal, sama-sama saya sendiri yang cari duit.” Pernyataan ini merefleksikan dilema dan keputusan pragmatis banyak istri dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Ekonomi Bawah vs Perselingkuhan Kelas Atas
Mustofa membeberkan perbedaan latar belakang perceraian berdasarkan strata ekonomi. Sekitar 90 persen kasus cerai gugat di PA Surabaya melibatkan pasangan dari kalangan ekonomi bawah dengan pekerjaan tidak stabil, di mana masalah finansial menjadi akar konflik.
Sebaliknya, perceraian di kalangan ekonomi atas lebih banyak dipicu oleh perselingkuhan, baik dalam kasus cerai gugat yang diajukan istri maupun cerai talak yang diinisiasi suami. “Ekonomi itu, kebanyakan lari ke sana (cerai gugat). Kebanyakan yang laki-lakinya cukup, bahkan berlebih, itu bukan masalah ekonomi lagi, tapi masalah perselingkuhan,” jelas Mustofa.
Pertimbangan Hak Asuh Anak: Kapasitas Finansial dan Moral
Dalam menentukan hak asuh anak, PA Surabaya tidak serta-merta memenangkan pihak ibu. Mustofa menyatakan bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif kemampuan finansial dan psikis kedua belah pihak.
“Hak asuh anak itu kita melihat, bukan dari situ, kita melihat di mana kedua orang ini yang lebih layak. Punya kerjaan atau tidak. Akhlaknya bagus atau tidak dalam mendidik anak dan masa depannya (sekolah dan biaya hidup),” tegasnya.
Prinsip ini berarti jika suami memiliki kapasitas finansial lebih baik dan rekam jejak perilaku yang baik, hak asuh berpotensi diberikan kepadanya. Sebaliknya, jika suami terbukti berselingkuh atau memiliki catatan perilaku buruk, hak asuh akan lebih dipertimbangkan untuk jatuh kepada ibu.
“Kalau suaminya misalnya berselingkuh, itu kan tidak menunjukkan contoh yang baik kepada anak, ya jatuh kepada ibu,” pungkas Mustofa.
Data ini mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi tetap menjadi faktor destabilisasi utama dalam rumah tangga di wilayah Surabaya, mendorong perempuan untuk mengambil langkah hukum sebagai jalan keluar atas ketidakpastian yang mereka hadapi. (***)