PWI JATIM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat realisasi proyek strategis nasional dengan menyiapkan lahan seluas 9,5 hektar di kawasan Sedati sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Lahan di Desa Buncitan tersebut nantinya akan terintegrasi secara sinergis dengan kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menciptakan kawasan pendidikan terpadu.
Bupati Sidoarjo Subandi mengungkapkan, penyediaan lahan ditempuh melalui skema tukar guling (pertukaran aset) dengan pihak Sekolah Perikanan. Pemkab memberikan lahan kompensasi seluas 10,5 hektar untuk mendapatkan lahan seluas 9,5 hektar yang dinilai lebih strategis dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan.
“Kami melakukan tukar guling aset dengan Sekolah Perikanan. Daripada harus melakukan pembongkaran, lebih baik dilakukan tukar guling aset. Keputusan ini diambil untuk menghindari risiko pembongkaran bangunan di masa depan sesuai dengan saran teknis dari kementerian,” jelas Subandi di Sidoarjo, Jumat (6/2/2026).
Proyek yang menjadikan Sidoarjo sebagai pilot project Sekolah Rakyat di Jawa Timur ini akan dijalankan secara bertahap. Pada tahun 2026 ini, Pemkab berencana meluncurkan fase perintis dengan menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Rencananya, akan dimanfaatkan fasilitas pendidikan yang sudah ada di Kecamatan Gedangan sebagai lokasi sementara.
“Tahun 2026 kita siapkan sekolah perintis dulu. Nanti kita mau minta bantuan dari Unesa, ada sekolah yang ada di Gedangan. Mudah-mudahan nanti kita awali dengan memasukkan murid baru pada bulan Desember atau Oktober,” tambah Subandi.
Pembangunan infrastruktur utama di lahan Buncitan sendiri baru akan dimulai pada tahun 2027, setelah melalui proses koordinasi intensif dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Integrasi dengan ITS diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang saling mendukung, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dengan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan keterampilan dan karakter.
Kebijakan tukar guling yang diambil Pemkab dinilai sebagai langkah efisien untuk menghemat anggaran dan waktu, sekaligus meminimalisir gejolak sosial. Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan instruksi pemerintah pusat untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. (***)