PWI JATIM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan geliatnya dengan melaksanakan dua operasi tangkap tangan (OTT) terpisah dalam sehari, Rabu (4/2/2026). Operasi senyap kali ini menyasar institusi strategis perpajakan dan kepabeanan, yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai di Jakarta.
Dengan dua operasi ini, KPK telah mencatatkan lima kali OTT sejak awal tahun 2026, menandai intensitas penindakan yang tinggi di sektor fiskal.
OTT di Banjarmasin Terkait Dugaan Restitusi Pajak
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa OTT di KPP Banjarmasin terkait dengan dugaan penyimpangan dalam proses restitusi (pengembalian) pajak. “Restitusi pajak. Ya, KPP Banjarmasin,” kata Fitroh melalui pesan singkat kepada awak media.
Namun, Fitroh belum dapat memberikan rincian lebih lanjut. “Masih pendalaman,” ucapnya menanggapi pertanyaan mengenai jenis perkara dan identitas pejabat yang diamankan dalam operasi tersebut. Informasi mengenai barang bukti yang berhasil disita juga masih ditutup rapat untuk kepentingan penyidikan.
OTT Kedua Menyerbu Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta
Secara terpisah, Fitroh juga mengonfirmasi operasi KPK di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta. “Ya benar,” ujarnya singkat.
Sama seperti kasus di Banjarmasin, detail operasi di lembaga yang mengawasi lalu lintas barang dan cukai ini masih diselimuti kabut. KPK belum mengungkap nama pejabat yang diamankan, modus tindak pidana korupsi yang diduga, serta jenis barang bukti yang berhasil diamankan. Hal ini mengindikasikan penyidikan masih berada pada tahap awal yang sangat rahasia.
Realisasi OTT Kelima pada Awal Tahun
Dua operasi ini mencatatkan sejarah sebagai OTT keempat dan kelima KPK sepanjang 2026, menunjukkan tren penindakan yang agresif di awal tahun.
Sebelumnya, KPK telah melakukan tiga kali OTT. Operasi pertama dilaksanakan pada 9-10 Januari 2026, yang juga menyasar sektor perpajakan. OTT tersebut mengungkap dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di sektor pertambangan yang melibatkan KPP Madya Jakarta Utara untuk periode 2021-2026.
Gelombang OTT beruntun ini mengirimkan sinyal kuat bahwa sektor pendapatan negara, khususnya perpajakan dan kepabeanan, menjadi fokus utama pemberantasan korupsi pada tahun ini. Masyarakat dan dunia usaha kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK seiring berjalannya proses hukum terhadap para tersangka yang berhasil diamankan dalam dua operasi penuh kejutan ini. (***)