PWI JATIM – Program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menuai keluhan dari sejumlah pihak di tingkat desa. Salah satu persoalan utama adalah pembebanan biaya persiapan lahan, termasuk pengurukan tanah, yang harus ditanggung menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).
Seorang kepala desa di Bangkalan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pihak desa dibebani untuk melakukan pengurukan tanah karena volume urukan yang diizinkan oleh pihak terkait terbatas. “Itu yang menjadi keluh kesah di lapangan,” katanya kepada media, Rabu (4/2/2026).
Lebih lanjut, ia mengeluhkan bahwa pengadaan urukan tersebut menggunakan Dana Desa. Situasi ini dinilai semakin memberatkan karena pagu ADD tahun ini justru mengalami pemotongan. “Memang sumbernya dari DD. Namun, pagu DD kan dipangkas, jadi mau tidak mau tetap kita cicil,” ujarnya.
Akibatnya, menurut dia, alokasi dana untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa lainnya turut tersedot. “Tentu itu sangat berdampak bagi desa,” tegasnya.
Cicilan Pinjaman Pusat Juga Dibebankan ke Desa
Sorotan lain datang dari aktivis Bangkalan, Ahmad Annur. Ia menyebut bahwa pembangunan gedung KDMP merupakan realisasi dari pinjaman pemerintah pusat kepada bank Himbara senilai Rp 1,6 miliar per gerai, dengan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana.
“Karena pembangunannya ini hasil pinjaman ke bank, maka KDMP mempunyai tanggung jawab bayar cicilannya tiap bulan kepada bank Himbara sebesar Rp 50 juta sekian,” jelas Ahmad.
Namun, masalah muncul ketika KDMP yang belum beroperasi maksimal dinilai belum mampu membayar cicilan. “Sementara, KDMP belum bisa bayar cicilan, maka pembayaran pinjaman itu dibebankan kepada pemerintah desa yang diambil dari DD,” paparnya.
Selain cicilan, Ahmad juga menyoroti biaya persiapan pembangunan seperti pembersihan dan perataan lahan yang harus ditanggung koperasi dan pemerintah desa, dengan estimasi biaya bisa mencapai Rp 20 jutaan per lokasi.
Pembangunan Masih Bertahap
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan, Moh Rasuli, mengonfirmasi bahwa jumlah KDMP yang telah berbadan hukum di kabupaten tersebut saat ini sebanyak 281 unit. Namun, pembangunan gerai fisik masih berjalan secara bertahap.
“Secara badan hukum yang berdiri sebanyak 281 KDMP, sedangkan untuk pembangunan gerai yang proses pembangunan 73 gerai,” jelas Rasuli.
Keluhan dari tingkat desa ini menyoroti kompleksitas dan tantangan implementasi program nasional di tingkat akar rumput, di mana beban finansial yang tidak terantisipasi justru membebani anggaran desa yang sudah terbatas. (***)