PWI JATIM – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2026 untuk program perbaikan dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Meski demikian, dana tersebut hanya mampu menjangkau 80 unit rumah dari total 1.250 RTLH yang telah diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Blitar.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Perkim Kota Blitar, Suyatno, pada Selasa (3/2/2026). “Tahun ini hanya 80 unit RTLH dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,5 miliar,” ujar Suyatno di kantornya di Jalan Imam Bonjol. Angka tersebut menunjukkan bahwa bantuan tahun ini hanya menjangkau 6,4 persen dari total kebutuhan yang terdata.
Penurunan Anggaran dan Cakupan Penerima
Alokasi untuk tahun 2026 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran dipangkas sekitar 34,8 persen dari Rp2,3 miliar pada 2025 menjadi Rp1,5 miliar di tahun ini. Imbasnya, jumlah keluarga penerima bantuan juga menyusut drastis sebesar 42,8 persen, dari 140 keluarga pada 2025 menjadi hanya 80 keluarga di 2026.
Suyatno menjelaskan bahwa penurunan ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Dari 80 unit yang akan ditangani, enam di antaranya adalah bantuan pembangunan rumah baru, sementara sisanya berupa perbaikan atau peningkatan kualitas.
Rincian Bantuan dan Kriteria Penerima
Besaran bantuan yang diberikan bervariasi. Untuk pembangunan rumah baru, setiap keluarga akan menerima stimulan sebesar Rp35 juta. Sementara untuk perbaikan, nilai bantuannya berkisar antara Rp3 juta hingga Rp15 juta, tergantung tingkat kerusakan yang diklasifikasikan sebagai ringan, sedang, atau berat.
“Bantuan yang diberikan Pemkot Blitar hanya bersifat stimulus dan tidak dapat menutup seluruh biaya,” tegas Suyatno. Dana tersebut diberikan secara tunai kepada penerima yang seluruhnya berasal dari keluarga tidak mampu (Desil 1 hingga 4) dan telah melalui proses verifikasi.
Berharap Bantuan dari Pemerintah Pusat
Menyadari keterbatasan anggaran daerah, Dinas Perkim Kota Blitar berharap adanya bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Suyatno mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan untuk sekitar 1.300 unit RTLH kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kami berharap ada sekitar 200 unit RTLH yang bisa mendapatkan bantuan dari pusat di 2026 ini,” harapnya. Bantuan dari kementerian tersebut diharapkan senilai Rp20 juta per unit. Selain itu, bantuan serupa juga diharapkan dapat bersumber dari dana aspirasi anggota DPR RI.
Secara kondisi, RTLH di Kota Blitar umumnya adalah rumah dengan konstruksi yang sudah rapuh, baik dinding maupun atap, serta fasilitas sanitasi yang tidak memenuhi syarat kelayakan. Dengan kompleksnya permasalahan ini, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dianggap kunci untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di kota kelahiran Bung Karno tersebut. (***)