PWI JATIM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sembilan orang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1). Mereka diduga terlibat dalam skema permintaan “uang jatah” atau fee dari proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah pemerintahan tersebut.
Kesembilan orang itu telah diterbangkan dan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin malam pukul 22.34 WIB untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Pertama adalah kepala daerah atau Wali Kota Madiun, kemudian dua ASN (Pemkot Madiun), dan enam di antaranya adalah dari pihak swasta,” beber Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Budi, KPK telah menggelar gelar perkara dan menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Yang lebih tegas, status hukum kesembilan orang tersebut telah ditetapkan.
“Pada ekspose tersebut juga sudah menetapkan status hukum para pihak yang diamankan, yakni dalam waktu 1×24 jam,” jelas Budi Prasetyo. Ini menandakan bahwa kesembilannya telah resmi berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Total 15 Orang Diamankan, Uang Ratusan Juta Disita
Sebenarnya, OTT yang digelar pada Senin itu menjaring total 15 orang. Namun, setelah seleksi awal di lokasi, sembilan orang yang dianggap paling strategis untuk pemeriksaan lanjutan dibawa ke ibu kota. Mereka inilah yang kini berstatus tersangka.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK juga berhasil menyita barang bukti utama berupa uang tunai yang diduga terkait transaksi ilegal, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Penyitaan ini semakin menguatkan dugaan praktik pungutan liar yang melibatkan unsur pejabat publik dan pelaku usaha.
Kasus ini kembali menyoroti kerentanan ruang proyek dan dana CSR, yang kerap dijadikan sasaran pungutan tidak sah. Keterlibatan seorang wali kota aktif dan dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota memunculkan tanda tanya besar atas tata kelola anggaran dan perizinan di daerah tersebut.
KPK menjamin proses hukum akan berjalan transparan. Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk titik terang modus operandi dan aliran dana dari kasus yang diduga telah menggerogoti uang negara dan masyarakat ini. (***)