PWI JATIM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo telah menahan empat kepala desa (kades) di wilayah Kecamatan Tulangan. Mereka diduga kuat terlibat dalam praktik jual beli jabatan perangkat desa. Penahanan ini merupakan perkembangan signifikan dari operasi tangkap tangan (OTT) korupsi yang telah digelar sebelumnya.
Keempat kades yang kini berstatus tersangka adalah Zainul Abidin (Kades Kepunten), Samsul Anam (Kades Kepasangan), Suwito (Kades Kebraon), dan Kamadi (Kades Grabagan). Mereka resmi ditahan pada Selasa malam, 13 Januari 2026, setelah Kejari Sidoarjo menerima pelimpahan tahap dua berkas perkara dari Polresta Sidoarjo.
“Benar, pekan lalu kami lakukan penahanan terhadap empat kepala desa yang berstatus tersangka,” tegas Kepala Seksi Intelijen Kejari Sidoarjo, Hadi Sucipto, saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Selasa (20/1).
Sucipto menjelaskan, keempat tersangka saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sidoarjo, menunggu proses persidangan. Langkah penahanan dinilai perlu sebagai upaya antisipatif.
“Penahanan dilakukan untuk mencegah para tersangka melarikan diri, mengingat mereka masih aktif menjabat sebagai kepala desa meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian,” jelas Sucipto.
Dijerat Dua Pasal UU Tipikor
Atas perbuatan yang diduga, keempat kepala desa tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Tidak hanya itu, mereka juga dikenakan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor tentang gratifikasi.
“Berkas perkara kini masih dalam tahap penyusunan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Akan segera kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk proses selanjutnya,” tambah Sucipto.
Pengembangan Kasus OTT Mei 2025
Kasus yang menjerat empat kades ini merupakan hasil pengembangan dari OTT besar yang dilakukan aparat penegak hukum pada Mei 2025 lalu. Dalam OTT sebelumnya, tiga kepala desa telah lebih dulu ditangkap, yaitu Adin Santoso (Kades Sudimoro), Santoso (Kades Medalem) dari Kecamatan Tulangan, serta mantan Kades Banjarsari, Kecamatan Buduran, Sochibul Yanto.
Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita uang tunai senilai Rp 185 juta yang diduga kuat terkait transaksi tidak sah pengisian jabatan di tingkat desa. Penahanan terhadap empat kepala desa terbaru ini semakin memperlihatkan lingkaran praktik koruptif yang diduga telah berlangsung di wilayah tersebut.
Publik kini menunggu proses hukum selanjutnya, sementara Kejari Sidoarjo memastikan komitmennya untuk menuntaskan kasus yang menyangkut martabat jabatan publik di tingkat akar rumput ini. (***)