DUA SATU PLUS – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran 2025. Meski masuk dalam anggaran tahun lalu, tahapan seleksi baru dimulai pada Januari 2026 ini. Sebanyak 500 formasi lowongan tersedia untuk ditempatkan di unit pusat dan 38 Kantor Wilayah KemenHAM di seluruh Indonesia.
“Bagi masyarakat yang berminat, penting untuk memahami detail formasi, persyaratan, serta jadwal seleksi yang telah ditetapkan,” sebagaimana dikutip dari laman resmi KemenHAM, Senin (5/1).
Lima Formasi Utama dengan 500 Kursi
Rekrutmen massal ini menawarkan lima jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang spesifik:
1. Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama (242 formasi): Diperlukan lulusan S-1 atau D-IV dari berbagai jurusan administrasi, manajemen, kebijakan publik, dan ilmu pemerintahan.
2. Perencana Ahli Pertama (82 formasi): Membuka peluang bagi lulusan S-1/D-IV bidang ekonomi, hukum, administrasi, statistika, data sains, sistem informasi, manajemen aset, dan ilmu politik.
3. Apoteker Ahli Pertama (2 formasi): Khusus lulusan S-1 Farmasi yang telah memiliki Sertifikat Profesi/Kompetensi Apoteker, untuk ditempatkan di Sekretariat Jenderal.
4. Penata Layanan Operasional (108 formasi): Terbuka untuk lulusan S-1 dari semua jurusan.
5. Pengelola Layanan Operasional (66 formasi): Terbuka untuk lulusan D-III dari semua jurusan.
Persyaratan Ketat: Pengalaman 2 Tahun dan IPK Minimal 2,75
Calon pelamar diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus yang cukup ketat. Persyaratan umum antara lain:
Warga Negara Indonesia berusia 20-40 tahun.
Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang relevan dengan bidang jabatan yang dilamar.
Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dari ijazah yang sesuai persyaratan.
Tidak terafiliasi dengan partai politik atau organisasi terlarang.
Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan setelah dinyatakan lulus seleksi.
Tidak sedang berstatus sebagai Calon/PNS, Calon/PPPK, TNI, atau Polri.
Selain itu, setiap formasi juga memiliki persyaratan khusus pengalaman kerja di bidang tertentu, seperti sumber daya manusia, perencanaan, pelayanan publik, atau kefarmasian untuk posisi Apoteker.
Tata Cara dan Jadwal Seleksi yang Padat
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada periode 7 hingga 23 Januari 2026. Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar untuk satu jabatan di satu unit kerja. Dokumen yang harus diunggah meliputi surat lamaran, pernyataan, keterangan pengalaman kerja, KTP, ijazah, transkrip nilai, serta STR bagi pelamar Apoteker.
Proses seleksi dirancang berlapis dan cepat. Setelah seleksi administrasi pada akhir Januari, pelamar yang lolos akan mengikuti Seleksi Kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada 11-17 Februari 2026. Untuk jabatan tertentu, akan ada tambahan tes tertulis pada akhir Maret 2026.
Pengumuman hasil akhir (kelulusan) direncanakan pada 11 April 2026. Para calon yang dinyatakan lulus kemudian akan melalui proses pengisian data dan usulan penetapan Nomor Induk PPPK hingga akhir Mei 2026.
Informasi lebih detail mengenai formasi per unit kerja dan persyaratan lengkap dapat diakses di laman resmi KemenHAM (https://kemenham.go.id). Rekrutmen ini menjadi kesempatan bagi tenaga profesional untuk bergabung dalam institusi yang menangani isu strategis hukum dan HAM di Indonesia. (***)