PWI JATIM – Berbeda dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, memutuskan untuk tidak mengikuti skema Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Keputusan ini menegaskan bahwa seluruh ASN di wilayah tersebut wajib hadir fisik di kantor mulai Senin, 29 Desember 2025.
“ASN Lumajang wajib berkantor mulai Senin 29 Desember 2025, tidak ada WFA,” tegas Bupati Lumajang, Indah Amperawati, di Lumajang, Senin (22/12/2025).
Kebijakan ini bertolak belakang dengan fleksibilitas yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kementerian sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) yang mengizinkan penerapan WFA pada 29-31 Desember 2025 guna mengurai kepadatan arus mudik dan memberikan kelonggaran bagi ASN.
Banyak Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan
Indah Amperawati menyebut alasan utama peniadaan WFA adalah banyaknya pekerjaan prioritas dan target pembangunan daerah yang harus segera diselesaikan sebelum pergantian tahun.
“Nanti kalau WFA saya malah bingung mau kerja sama siapa,” ujar Indah dengan nada setengah bergurau, namun menegaskan substansi pentingnya koordinasi langsung dan efektivitas kerja.
Pemantauan Ketat dan Sanksi Menanti
Bupati menegaskan komitmennya untuk memastikan kepatuhan terhadap instruksi ini. Pihaknya akan melakukan pemantauan ketat terhadap absensi ASN pada hari pertama kerja pasca-libur Natal tersebut.
Indah juga memberikan peringatan keras bahwa sanksi administratif akan diberlakukan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan dan keterangan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan tegas dari Pemkab Lumajang ini mengisyaratkan fokus pemerintah daerah untuk memaksimalkan akhir tahun dengan produktivitas penuh di kantor, meski harus mengesampingkan fleksibilitas kerja yang diizinkan pemerintah pusat. Keputusan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sejumlah program dan pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah. (***)