Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menyulut kontroversi setelah mengancam akan mendeportasi miliarder teknologi Elon Musk. Ancaman ini dilontarkan sebagai respons atas kritik tajam Musk di media sosial X terhadap kebijakan fiskal pemerintahan Trump, khususnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemotongan Pajak dan Belanja.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari kantor berita AFP, Trump menyatakan bahwa ia akan “memeriksa” status kewarganegaraan Elon Musk, yang diketahui resmi menjadi warga negara AS pada tahun 2002. Trump juga menyinggung rencana pembukaan pusat detensi untuk pekerja migran di Florida yang dijuluki “Alligator Alcatraz”, saat menjawab pertanyaan seputar kritik yang disampaikan Musk.
“Kita harus memeriksanya,” kata Trump, Selasa (1/7).
“Saya rasa dia tidak seharusnya memainkan permainan itu bersama saya,” tambahnya.
Sebelumnya, Elon Musk dalam unggahan di platform X secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap anggota Kongres yang mendukung RUU Pemotongan Pajak dan Belanja. Musk menilai bahwa dukungan terhadap RUU tersebut kontradiktif dengan prinsip efisiensi anggaran negara yang selama ini dijunjung oleh beberapa politisi konservatif.
Musk bahkan menyatakan akan menggunakan pengaruhnya untuk “melengserkan” para politisi yang ia nilai tidak konsisten dalam memperjuangkan efisiensi anggaran publik.
Pernyataan tersebut diduga menjadi pemicu langsung reaksi keras dari Trump, yang diketahui sensitif terhadap kritik dari tokoh-tokoh besar, terutama dari kalangan bisnis dan teknologi.
Menanggapi ancaman deportasi dari Presiden AS, Elon Musk kembali buka suara melalui akun pribadinya di X. Ia tidak langsung membalas dengan serangan balik, namun menyatakan bahwa ia akan menahan diri untuk sementara.
“Sangat menggoda untuk menindaklanjutinya. Sangat, sangat menggoda. Namun, saya akan menahan diri untuk saat ini,” tulis Musk pada Rabu (2/7) waktu setempat.
Komentar Musk itu memicu beragam reaksi di dunia maya, termasuk dari para pengikut setianya yang menilai bahwa Trump telah bertindak di luar batas dengan menyeret isu kewarganegaraan ke dalam ranah politik personal.
Ketegangan Dua Tokoh Berpengaruh
Ketegangan antara Trump dan Musk bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, keduanya pernah berbeda pendapat soal isu perubahan iklim, regulasi industri otomotif, hingga kebijakan imigrasi. Namun, kali ini perseteruan mereka dinilai lebih tajam karena menyerempet isu hak sipil dan status kewarganegaraan.
Beberapa pengamat politik menilai bahwa ancaman deportasi terhadap Musk bisa menjadi bumerang politik bagi Trump, yang sedang bersiap menghadapi pemilu presiden. Elon Musk memiliki basis pengaruh yang kuat di kalangan pengusaha, komunitas teknologi, dan generasi muda — kelompok yang juga menjadi sasaran kampanye elektoral.
Ancaman Trump untuk mendeportasi Musk menuai kecaman dari sejumlah kalangan, termasuk pakar hukum dan hak asasi manusia. Profesor Hukum Imigrasi dari Harvard Law School, Maria Gonzalez, menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat sulit dibenarkan secara hukum.
“Musk adalah warga negara naturalisasi sejak 2002. Meninjau ulang kewarganegaraannya karena kritik politik adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan berekspresi,” ujarnya.
Senada dengan itu, American Civil Liberties Union (ACLU) menyebut ancaman tersebut sebagai bentuk intimidasi politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
Ketegangan antara Trump dan Musk muncul di tengah atmosfer politik yang semakin memanas menjelang pemilihan presiden AS. Isu seputar pengelolaan anggaran, imigrasi, dan kebebasan berpendapat menjadi tema utama yang diperdebatkan.
Trump, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan konfrontatif, tampaknya kembali mengandalkan pendekatan keras dalam merespons kritik, termasuk dari tokoh sekaliber Elon Musk.
Sementara itu, Musk yang dikenal tidak segan menyampaikan pendapatnya secara terbuka, tampaknya memilih untuk tidak membalas dengan provokasi baru — setidaknya untuk saat ini.
Perseteruan antara Presiden Donald Trump dan Elon Musk menjadi sorotan publik luas, mencerminkan kompleksitas hubungan antara politik dan kekuatan industri teknologi di Amerika Serikat. Ancaman deportasi yang dilontarkan Trump memicu kekhawatiran tentang batas antara kekuasaan politik dan hak kebebasan warga negara.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi lebih lanjut dari Gedung Putih maupun Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengenai kemungkinan tindak lanjut ancaman tersebut. (***)