Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN berencana mengajukan tambahan anggaran pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alkon) untuk tahun 2026. Langkah ini dilakukan guna memperkuat pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan menjaga laju pertumbuhan penduduk agar tetap seimbang.
Sekretaris Kemendukbangga, Budi Setiyono, menjelaskan bahwa usulan anggaran tersebut merupakan hasil dari kuantifikasi dan evaluasi ketersediaan alkon di lapangan. Menurutnya, penyediaan kontrasepsi yang memadai menjadi kunci dalam revitalisasi layanan KB yang lebih optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Makanya kami akan mengajukan kepada Presiden, terutama agar berkenan untuk memperhatikan isu ini dan kemudian blokir anggaran untuk persediaan alat kontrasepsi barangkali bisa untuk dibuka. Harapannya, minimal mendapatkan anggaran yang sama dengan tahun lalu,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Senin (30/6/2025).
Anggaran 2025 Menyusut Tajam
Budi mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan alkon pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2024 pemerintah mengalokasikan Rp850 miliar, maka di tahun ini jumlahnya hanya sebesar Rp200 miliar.
“Kalau kita tidak menyediakan alat kontrasepsi yang mencukupi, maka struktur penduduk kita yang sekarang itu sudah relatif flat akan bisa melebar kembali di bawah,” ucapnya.
Menurutnya, tanpa dukungan alat kontrasepsi yang cukup, Indonesia berisiko menghadapi lonjakan angka kelahiran, yang pada akhirnya bisa membebani berbagai sektor vital seperti penyediaan fasilitas umum, pemukiman, infrastruktur, transportasi, hingga pelayanan kesehatan.
Target 2026: Stabilkan Anggaran dan Perluas Partisipasi Mandiri
Kemendukbangga berencana untuk mengajukan kembali anggaran minimal Rp850 miliar untuk tahun 2026. Namun, Budi juga mengakui bahwa idealnya kebutuhan pengadaan alat kontrasepsi secara nasional mencapai Rp1 triliun, meski kemampuan fiskal negara menjadi pertimbangan utama.
“Kalau kita kuantifikasi secara rupiah mungkin bisa kurang lebih Rp1 triliun. Tapi paling tidak, seperti tahun lalu, karena kemampuan anggaran kita terbatas, yang tersedia Rp850 miliar, harapannya ya bisa sama,” tambahnya.
Di samping usulan anggaran, Kemendukbangga juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengikuti program KB secara mandiri. Edukasi akan terus dilakukan agar keluarga tidak bergantung sepenuhnya pada penyediaan dari pemerintah.
“Kita mendorong dengan berbagai macam media dan lini lapangan, untuk memberikan kesadaran bahwa alat kontrasepsi itu tidak harus disediakan dari pemerintah. Mereka juga bisa melakukan inisiasi secara mandiri untuk memilih kebutuhan dalam KB tersebut,” jelas Budi.
Program KB dan Kendali Pertumbuhan Penduduk
Program Keluarga Berencana selama ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menstabilkan laju pertumbuhan penduduk. Keberhasilan program KB erat kaitannya dengan ketersediaan alkon yang mencukupi di fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti Puskesmas, Posyandu, hingga bidan desa.
Revitalisasi layanan KB juga merupakan bagian dari strategi besar Indonesia dalam mengelola bonus demografi. Dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemerintah bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan.
Namun, keterbatasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan tersendiri. Penurunan anggaran alkon disinyalir telah menyebabkan terhambatnya distribusi ke daerah-daerah terpencil dan menurunnya cakupan layanan KB.
Usulan tambahan anggaran alkon yang disampaikan Kemendukbangga menjadi penanda bahwa isu pengendalian penduduk tetap menjadi prioritas nasional. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan kesadaran masyarakat, program Keluarga Berencana diharapkan kembali optimal dalam menjawab tantangan demografi Indonesia ke depan.
Pemerintah kini ditunggu keputusannya: akankah alokasi untuk KB dikembalikan ke angka ideal, atau justru tetap dibatasi di tengah keterbatasan fiskal negara? Yang jelas, investasi pada pengendalian jumlah penduduk adalah investasi untuk masa depan bangsa. (***)