Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, resmi mencopot dr. Ira Ajeng Astried dari jabatannya sebagai Direktur Utama RSUP Dr (H.C.) Ir Soekarno. Langkah tegas ini diambil menyusul hilangnya 17 unit ventilator di rumah sakit tersebut, yang dinilai sebagai kelalaian berat dan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ini sebagai sanksi, karena ini menyangkut nyawa orang,” ujar Hidayat dalam konferensi pers di Pangkalpinang, Selasa (1/7/2025), dikutip dari Antara.
Hidayat menyebut bahwa 17 unit ventilator tersebut telah hilang selama lebih dari satu tahun tanpa kejelasan investigasi maupun tanggung jawab dari pihak rumah sakit. Setiap unit ventilator diperkirakan bernilai lebih dari Rp300 juta, sehingga total kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp5 miliar.
“Sampai hari ini belum ditemukan ventilator yang hilang ini. Oleh karena itu, saya non-job kan direktur rumah sakit ini,” tegasnya.
Ventilator dikenal sebagai alat bantu pernapasan vital dalam pelayanan medis, khususnya bagi pasien kritis. Karena itu, kehilangan perangkat ini bukan hanya menyangkut kerugian finansial, melainkan juga dapat mengancam keselamatan pasien yang membutuhkannya.
Gubernur Hidayat juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap manajemen RSUP yang dinilai tidak menunjukkan upaya serius dalam menelusuri keberadaan ventilator yang hilang.
“Selama ini alat ini hilang, kok rumah sakit tidak menggarapnya. Kalau hilang mesin yang tidak penting tidak masalah, tetapi ventilator ini hilang dan ini sangat vital sekali,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi bentuk kelalaian yang membahayakan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan yang menyangkut hak hidup masyarakat.
RSUP Dr (H.C.) Ir Soekarno merupakan rumah sakit rujukan utama di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Hilangnya 17 ventilator ini memunculkan pertanyaan besar mengenai sistem pengelolaan aset, pengawasan internal, hingga keamanan fasilitas rumah sakit.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan media nasional, tidak hanya karena nilai kerugiannya yang fantastis, tetapi juga karena menyangkut kapasitas rumah sakit dalam merawat pasien, khususnya di unit-unit perawatan intensif (ICU).
Sejumlah pihak mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal untuk memastikan akuntabilitas serta kemungkinan unsur pidana dalam kasus ini. Gubernur Hidayat menyatakan bahwa langkah hukum akan menjadi bagian dari proses penyelesaian jika terbukti ada unsur kesengajaan atau penggelapan aset negara.
“Kalau alat lainnya yang tidak penting masih bisa diatasi, tetapi kalau sudah ventilator yang tidak ada tentu sulit diatasi, karena alat ini sangat vital sekali,” ucap Hidayat.
Dengan pencopotan Direktur RSUP Ir Soekarno, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan pesan bahwa kelalaian dalam tata kelola pelayanan publik tidak akan dibiarkan. Kasus ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem keamanan, inventarisasi, dan tata kelola aset rumah sakit, demi memastikan pelayanan kesehatan tidak terganggu oleh lemahnya manajemen internal.
Sementara itu, publik menanti langkah lanjutan dari aparat penegak hukum dan Kementerian Kesehatan terkait pengungkapan kasus ini serta pencegahan kejadian serupa di fasilitas kesehatan lainnya di Indonesia. (***)