Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan ratusan pengusaha beras ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Jaksa Agung RI atas dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras nasional yang berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99 triliun.
Langkah tegas ini dilakukan menyusul hasil investigasi lintas lembaga yang menemukan pelanggaran pada ratusan merek beras yang beredar di pasar.
“Sebanyak 212 merek beras dari total 268 merek yang diperiksa diketahui tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Mentan dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (29/6/2025).
Data Diserahkan ke Kapolri dan Jaksa Agung
Amran menyebut pihaknya telah menyerahkan seluruh data dan dokumen hasil temuan kepada Kapolri dan Jaksa Agung pada Jumat, 27 Juni 2025.
“Kami sudah telepon Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Hari ini juga kami serahkan seluruh data dan temuan lengkap. Negara tidak boleh kalah dengan mafia pangan,” tegasnya.
Investigasi ini merupakan kerja gabungan antara Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Kejaksaan RI, Badan Pangan Nasional, dan unsur pengawasan lainnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap 268 merek beras yang diambil dari 13 laboratorium di 10 provinsi di Indonesia.
Produksi Tinggi, Harga Tetap Mahal
Amran mengungkapkan kejanggalan harga beras menjadi sorotan serius karena terjadi saat produksi nasional justru dalam kondisi surplus.
“Kalau dulu harga naik karena stok sedikit, sekarang tidak ada alasan. Produksi tinggi, stok melimpah, tapi harga tetap tinggi. Ini indikasi adanya penyimpangan,” jelasnya.
Salah satu modus yang ditemukan adalah praktik pengemasan ulang beras subsidi program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Beras yang seharusnya dijual sesuai HET, justru dikemas ulang sebagai beras premium dengan harga jauh lebih tinggi.
“Potensi kerugian konsumen akibat praktik curang ini bisa mencapai Rp99 triliun,” kata Amran. “Ini jelas pelanggaran besar yang berdampak langsung pada daya beli dan ketahanan pangan rakyat.”
Kementan mendorong penindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam praktik curang ini, serta meminta masyarakat dan media turut mengawasi peredaran beras di pasar.
“Kami tidak akan mundur. Siapa pun yang bermain curang dalam urusan pangan rakyat akan kami lawan. Ini soal keadilan dan kedaulatan pangan,” tegasnya.
Pemerintah melalui lintas kementerian dan lembaga akan melanjutkan langkah-langkah pengawasan intensif di seluruh rantai distribusi pangan. Amran menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan beras yang sampai ke tangan konsumen benar-benar sesuai standar. (***)