Seorang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sri Hartono, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan permintaan agar batas usia pensiun guru disamakan dengan usia pensiun dosen. Permohonan ini disampaikan dalam sidang pendahuluan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang digelar pada Selasa (24/6).
Dalam sidang yang berlangsung secara daring, Hartono menyampaikan bahwa perbedaan batas usia pensiun antara guru dan dosen merupakan bentuk ketidakadilan dan tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dalam kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ketentuan yang membedakan usia pensiun antara guru dan dosen tidak mencerminkan prinsip meritokrasi,” tegas Sri Hartono dalam persidangan, dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi.
Dalam keterangannya, Sri Hartono mengungkapkan bahwa pemensiunan pada usia 60 tahun memberikan dampak langsung yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga psikologis. Ia merasa potensi dan pengabdiannya sebagai pendidik masih bisa diberikan lebih lama jika negara memberi kesempatan yang setara sebagaimana diberikan kepada dosen.
Ia menekankan bahwa usia tidak selalu mencerminkan menurunnya kualitas kinerja seorang guru, terutama bagi mereka yang masih aktif, produktif, dan berpengalaman di lapangan.
Perbedaan batas usia pensiun, menurut Hartono, menciptakan ketimpangan perlakuan terhadap profesi pendidik yang seharusnya berada dalam satu kerangka meritokrasi dan profesionalisme yang sama.
Saat ini, dosen memiliki batas usia pensiun hingga 65 tahun, dan bahkan bisa diperpanjang hingga usia 70 tahun bagi guru besar. Sementara itu, guru PNS harus pensiun di usia 60 tahun, tanpa skema perpanjangan yang jelas seperti halnya dosen.
“Meritokrasi berarti memberikan penghargaan, penghormatan, dan kesempatan kepada individu berdasarkan kemampuan, integritas, dan prestasi, bukan berdasarkan jabatan atau profesi semata,” ujar Hartono dalam permohonannya.
Hartono juga menyinggung kondisi nyata yang sedang dihadapi dunia pendidikan Indonesia: kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Merujuk pada data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Kementerian Pendidikan, Indonesia saat ini mengalami defisit guru, terutama di tingkat sekolah dasar dan menengah.
“Dalam situasi seperti ini, justru guru-guru berpengalaman yang seharusnya dipertahankan lebih lama untuk menjaga mutu pendidikan nasional,” ucapnya.
Ia berpendapat bahwa pemberhentian guru PNS secara massal di usia 60 tahun, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kualitas individu, bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia nasional yang berkualitas, sesuai visi pembangunan jangka panjang.
Melalui permohonan uji materi ini, Sri Hartono berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pertimbangan konstitusional terhadap ketentuan Pasal dalam UU Guru dan Dosen yang mengatur batas usia pensiun. Ia meminta agar ketentuan tersebut ditinjau ulang agar tidak mendiskriminasi profesi guru dibandingkan profesi dosen.
Gugatan ini membuka diskursus baru mengenai perlakuan terhadap profesi guru di Indonesia yang selama ini kerap disebut sebagai ujung tombak pendidikan nasional, namun masih menghadapi sejumlah ketimpangan struktural, termasuk dalam hal masa pengabdian.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan melanjutkan tahapan pemeriksaan perkara ini dalam sidang berikutnya dengan agenda mendengarkan tanggapan dari pihak pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait dalam pembentukan undang-undang.
MK juga akan mengevaluasi apakah ketentuan usia pensiun yang berbeda ini memenuhi asas keadilan dan kesetaraan, serta mempertimbangkan dampak sosial dan kebijakan publik yang lebih luas.
Jika permohonan ini dikabulkan, bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan kebijakan nasional terkait sistem pensiun guru di Indonesia. (***)