Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai, menyerukan perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani konflik yang terus bergejolak di Papua. Menurutnya, penggunaan kekuatan militer dan penambahan aparat nonorganik harus mempertimbangkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
“Penambahan aparat nonorganik seharusnya berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pemerintah daerah, sebab merekalah yang paling mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Yorrys dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara, Kamis (5/6).
Dalam kunjungannya ke Papua Tengah selama masa reses, Yorrys menyerap langsung aspirasi masyarakat di wilayah-wilayah konflik seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai. Ia menyebut bahwa ketegangan antara aparat dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM telah menciptakan ketakutan dan instabilitas sosial.
Yorrys menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur pemerintah daerah dalam memberikan masukan strategis kepada pemerintah pusat.
“Pemerataan kesejahteraan dan rasa keadilan yang tidak dirasakan oleh masyarakat Papua adalah persoalan akut yang harus segera diatasi,” katanya.
Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR dan DPD dari Papua di MPR (FOR Papua MPR) itu juga menyoroti kebijakan pemekaran daerah yang menurutnya harus benar-benar membuka isolasi wilayah dan bukan malah menimbulkan persoalan baru.
FOR Papua MPR: Hentikan Pendekatan Keamanan
FOR Papua MPR sebelumnya telah merekomendasikan kepada pemerintah agar menghentikan pendekatan keamanan dalam menangani konflik Papua. Menurut Yorrys, pengerahan aparat TNI-Polri belum efektif menurunkan eskalasi konflik dan malah menambah jumlah korban di kedua belah pihak serta masyarakat sipil.
“Permasalahan di Papua bukan hanya soal pembangunan dan ekonomi, tapi juga soal politik. Maka perlu kesamaan persepsi semua pihak dalam menyelesaikan konflik ini,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta (27/5).
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas dan strategis. FOR Papua MPR siap mendukung upaya tersebut, dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yang dimiliki legislator Papua, termasuk kepada kelompok separatis.
Jaringan Damai Papua: Pemerintah Harus Buka Dialog
Sikap senada juga disampaikan oleh Jaringan Damai Papua. Juru bicaranya, Yan Christian Warinussy, mengkritik pendekatan militer pemerintah yang dianggap menutup ruang dialog dan berdampak pada korban sipil.
“Selama ini pemerintah selalu alergi berbicara soal Papua merdeka. Padahal, yang paling penting adalah adanya kemauan untuk bicara,” tegas Yan (24/5).
Ia mendorong pemerintah untuk mengganti strategi kekerasan dengan pendekatan kemanusiaan dan ideologis. Yan juga mengusulkan agar Presiden Prabowo menunjuk utusan khusus untuk menjalin komunikasi langsung dengan kelompok separatis, mirip langkah Presiden SBY dengan Farid Husain dalam konflik Aceh.
“Presiden perlu satu orang yang bisa menjadi penghubung langsung, tanpa melalui birokrasi rumit. Jika hal ini dilakukan, saya yakin semua pihak bersedia duduk satu meja,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya tuntutan akan pendekatan dialog dan kemanusiaan dari berbagai pihak, sorotan kini tertuju kepada langkah konkret yang akan diambil pemerintah pusat dalam mengakhiri konflik panjang di Bumi Cenderawasih. (***)
Sumber: https://rajawaliindo.co.id/