Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Cahyadi atau yang lebih dikenal dengan nama Deddy Corbuzier, baru-baru ini mencuri perhatian publik setelah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 25 April 2025 itu mengungkap total kekayaan Deddy mencapai Rp 953 miliar.
Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa sebagian besar kekayaan Deddy berbentuk aset properti. Total nilai properti yang dimilikinya mencapai Rp 66,5 miliar, terdiri dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di dua wilayah, yakni Tangerang dan Medan. Sebanyak 16 properti berlokasi di Tangerang, sementara tiga lainnya berada di Medan.
Properti termahal yang dimiliki Deddy berada di Tangerang dengan nilai fantastis mencapai Rp 28,49 miliar. Properti ini berupa tanah dan bangunan seluas 1.000 meter persegi dan 900 meter persegi. Selain itu, Deddy juga memiliki berbagai properti lainnya dengan nilai berkisar antara Rp 900 juta hingga Rp 5,1 miliar.
Tak hanya properti, Deddy juga memiliki koleksi kendaraan mewah senilai total Rp 2,19 miliar. Dua mobil yang tercatat dalam LHKPN adalah Ford Ranger DC 3.21 Wildtrack AT tahun 2016 senilai Rp 595 juta dan Jeep Rubicon 2 Door 2.0 A/T tahun 2020 senilai Rp 1,6 miliar.
Laporan juga mencatat bahwa Deddy memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 496,15 miliar, surat berharga senilai Rp 386,13 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 21,67 miliar. Meski demikian, Deddy juga memiliki kewajiban berupa utang senilai Rp 19,73 miliar. Setelah dikurangi utang, total kekayaan bersih yang dimiliki Deddy mencapai Rp 953,02 miliar.
Dengan jumlah kekayaan yang fantastis tersebut, Deddy Corbuzier menjadi salah satu pejabat negara dengan laporan kekayaan tertinggi. Laporan ini sekaligus menunjukkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN sebagai penyelenggara negara.
Publik kini menantikan apakah keterbukaan Deddy dalam menyampaikan kekayaan juga akan mendorong pejabat publik lainnya untuk melakukan hal serupa. Dalam iklim demokrasi yang sehat, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (***)