Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, menyatakan penolakannya terhadap wacana pembukaan kasino di Indonesia. Ia menilai, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini belum memungkinkan untuk menerima kehadiran industri perjudian tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hasbiallah dalam diskusi publik bertajuk “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi” yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) di Walking Drums, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
“Saya kurang sependapat kalau kita buka saat ini. Karena kondisi di Indonesia tidak memungkinkan itu,” tegasnya.
Hasbiallah menyoroti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sebagai salah satu alasan utama penolakan legalisasi kasino. Ia juga menyinggung potensi intervensi asing terhadap LSM dan lembaga-lembaga yang belum sepenuhnya independen.
“LSM-nya, benar juga yang disampaikan Pak Prabowo, bisa dibeli asing. Ini termasuk. Jangankan LSM-nya, yang ngaku paling kuat Islamnya juga jangan-jangan bisa kebeli juga,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi asumsi bahwa kasino akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Menurutnya, jumlah masyarakat yang mampu secara finansial untuk menjadi konsumen utama kasino sangat terbatas, sehingga potensi pendapatan pun tidak sebanding dengan risiko kerusakan sosial yang ditimbulkan.
“Yang main siapa? Enggak mungkin orang luar. Orang kita juga. Terus orang kita yang kaya berapa banyak? Rugi itu. Kalau hanya mengandalkan orang kita, menurut saya tidak akan menutup biaya operasional,” jelasnya.
Hasbiallah menegaskan bahwa penolakannya bukan semata-mata atas dasar agama, namun juga karena dampak sosial yang lebih luas dari perjudian.
“Masalahnya, kerusakan sosial itu di masyarakat lebih besar. Perjudian ini bukan hanya berbicara soal konteks penduduk Islam. Ini sebagai dari partai yang berbasis NU, PKB, saya jelas tidak setuju dengan perjudian,” pungkasnya.
Wacana legalisasi kasino sebelumnya mencuat sebagai bagian dari diskusi publik seputar peluang ekonomi baru dan potensi peningkatan devisa negara. Namun, topik ini terus menuai pro-kontra dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, politisi, dan pengamat sosial. (***)