Sekitar 2.000 warga dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan Hidup turun ke jalan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menolak pembangunan proyek geothermal secara masif di Pulau Flores. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung pada Sabtu (7/6/2025) dan dimulai dari Jalan Eltari menuju Kantor DPRD serta Kantor Bupati Ende.
Dalam orasinya, para demonstran menyuarakan penolakan terhadap penetapan Flores sebagai Pulau Geothermal, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun 2017.
“Kami tidak menolak geothermal, tapi untuk konteks Flores, konteks Keuskupan Agung Ende, geothermal tidak pas. Ada solusi lain, bisa air, angin, matahari—begitu banyak,” ujar Vikep Ende Romo Edi Dopo di hadapan massa.
Aksi damai tersebut juga menyoroti dampak negatif proyek geothermal terhadap ekosistem pertanian di Flores. Warga menyampaikan bahwa pengeboran panas bumi telah menurunkan produktivitas lahan pertanian, termasuk tanaman kopi, cengkeh, dan sayur-mayur. Sebagai catatan, sekitar 80 persen masyarakat Flores menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Lebih jauh, demonstran menegaskan bahwa pembangunan proyek geothermal telah memicu konflik horizontal antarwarga serta menimbulkan kerusakan terhadap tatanan budaya lokal.
Dengan lantang, massa menuntut pemerintah pusat untuk segera mencabut penetapan Flores sebagai Pulau Geothermal. Mereka mendesak agar kebijakan pembangunan energi diarahkan pada pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan menghormati kearifan lokal.
Aksi ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Pemerintah daerah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. (***)