Antusiasme luar biasa mewarnai gelaran Job Fair Bekasi yang dibanjiri ribuan pencari kerja dari berbagai daerah. Namun, di balik semangat para pelamar yang memenuhi lokasi acara hingga melebihi kapasitas, mencuat narasi kontroversial dari salah satu oknum HRD perusahaan peserta.
Oknum tersebut disebut menyatakan bahwa proses rekrutmen dalam job fair itu hanyalah formalitas demi memenuhi kewajiban program pemerintah. Pernyataan ini langsung menuai kecaman dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang menyebut sikap tersebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan merusak semangat para pencari kerja.
“Orang seperti itu tidak bertanggung jawab. Harusnya dipecat saja. Jangan bikin gaduh dan menurunkan semangat pencari kerja,” tegas Immanuel dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube, Sabtu (3/6/2025).
Immanuel juga menyampaikan keprihatinannya atas pelaksanaan job fair yang disebut tak sesuai ekspektasi. Menurutnya, panitia hanya memperkirakan kehadiran sekitar 2.000–2.500 peserta, namun realitanya, puluhan ribu orang memadati lokasi.
“Ternyata di luar ekspektasi, yang datang itu puluhan ribu, 5.000, bahkan 10 kali lipat. Dengan space tempat yang tidak memadai, ini menjadi koreksi kita sebagai pemerintah,” ujarnya.
Terkait pernyataan oknum HRD, Immanuel menyebut hal itu sebagai bentuk kebohongan publik dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Ia menegaskan akan mendorong investigasi terhadap pernyataan tersebut.
“Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat. Itu pernyataannya kurang ajar. Jangan bikin job fair kalau begitu. Saya mau tahu nama perusahaannya, siapa HRD-nya,” tambahnya dengan nada geram.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi sebagai penyelenggara dinilai memiliki niat baik dalam membuka akses lapangan kerja. Namun, lonjakan peserta yang tak terprediksi dan keterbatasan fasilitas menjadi tantangan utama yang harus segera diperbaiki.
Immanuel juga meminta masyarakat dan netizen untuk tidak asal menyebarkan narasi yang belum terbukti, serta mengajak semua pihak berbicara berdasarkan fakta.
“Fakta dong bicaranya. Ini kumpulan rakyat yang ingin mencari kerja. Kalau ada HRD ngomong begitu, itu kebohongan. Harus ditelusuri,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak perusahaan atau HRD yang dimaksud. Pemerintah pusat dan daerah berjanji akan terus mengevaluasi pelaksanaan job fair demi memastikan efektivitasnya dalam membuka peluang kerja yang riil bagi masyarakat. (***)