Universitas Tokyo tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk sementara menerima mahasiswa internasional dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Langkah ini diambil menyusul kebijakan kontroversial pemerintah AS yang melarang Harvard menerima mahasiswa asing, sebagaimana dilaporkan Kyodo pada Senin.
Kebijakan tersebut menjadi pukulan berat bagi Harvard, salah satu universitas paling bergengsi di dunia, karena berdampak langsung pada kelangsungan studi mahasiswa internasional. Sebagai respons, Universitas Tokyo membuka peluang untuk menjadi tempat singgah sementara bagi para mahasiswa yang terdampak.
Inisiatif ini bukan kali pertama dilakukan oleh Universitas Tokyo. Pada tahun 2022, kampus ternama di Jepang itu telah meluncurkan program serupa untuk menampung peneliti dan mahasiswa yang terdampak konflik akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dalam program tersebut, mereka menyediakan fasilitas laboratorium dan akomodasi secara gratis.
Menurut informasi dari situs resmi Universitas Tokyo, hingga akhir Maret 2024, lebih dari 30 mahasiswa dan peneliti telah diterima dalam program tersebut. Selain bantuan finansial, universitas juga menyediakan pelajaran bahasa Jepang dan layanan konseling untuk mendukung adaptasi para peserta.
Kebijakan pelarangan ini sendiri bermula dari keputusan mantan Presiden AS, Donald Trump, yang mencabut sertifikasi Harvard untuk “Student and Exchange Visitor Program” (SEVP). Akibatnya, universitas tersebut secara efektif tidak lagi dapat menerima mahasiswa asing baru. Mahasiswa internasional yang sedang menjalani studi pun diminta untuk segera pindah agar status legal mereka tidak hilang. Meski demikian, sebagian besar dari mereka masih tetap tercatat sebagai mahasiswa Harvard berkat perintah sementara dari pengadilan distrik federal AS.
Pihak Universitas Tokyo menyatakan bahwa mereka masih mendalami dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan resmi terkait penerimaan mahasiswa dari Harvard.
Langkah solidaritas ini mempertegas komitmen Universitas Tokyo dalam mendukung mobilitas akademik global, sekaligus menunjukkan peran penting institusi pendidikan dalam merespons gejolak politik dan kebijakan internasional. (***)