Pengadilan di Provinsi Jilin, Tiongkok, menjatuhkan hukuman mati dengan masa penangguhan dua tahun kepada Zhao Weiguo, mantan Chairman Tsinghua Unigroup, perusahaan raksasa di sektor semikonduktor. Zhao dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar.
Dalam putusan yang diumumkan publik baru-baru ini, Zhao juga dikenai denda sebesar US$ 12,67 juta setelah terbukti menyalahgunakan kekuasaan untuk mengalirkan keuntungan perusahaan ke teman dan keluarganya. Hukuman mati dengan penangguhan dua tahun ini dapat dikonversi menjadi hukuman penjara seumur hidup apabila selama masa tersebut Zhao menunjukkan perilaku baik.
Zhao pertama kali diselidiki atas dugaan korupsi pada 2023 oleh Komisi Pengawasan Disiplin Pusat Partai Komunis Tiongkok (CCDI). Investigasi mengungkap praktik manajemen yang menyimpang selama ia memimpin perusahaan, termasuk investasi besar-besaran pada proyek-proyek yang tidak berhubungan dengan industri chip, seperti real estat dan judi online.
Dalam pernyataan resmi pengadilan, Zhao disebut telah “dibutakan oleh keserakahan”, menyalahgunakan jabatannya sebagai pemimpin perusahaan milik negara, serta menjadikan sumber daya publik sebagai aset pribadi.
“Sebagai seorang manajer perusahaan milik negara, dia dibutakan oleh keserakahan, bertindak gegabah, mengkhianati tugas dan misinya, menyalahgunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi, mengubah properti publik menjadi properti pribadi, dan menganggap perusahaan milik negara yang dikelolanya sebagai wilayah pribadi,” tulis pengadilan.
Tsinghua Unigroup sebelumnya dikenal sebagai lambang ambisi Tiongkok dalam membangun kemandirian teknologi semikonduktor nasional. Perusahaan ini lahir dari afiliasi Universitas Tsinghua dan sempat menggelontorkan miliaran dolar untuk akuisisi strategis.
Zhao sendiri sempat menempati posisi sebagai salah satu orang terkaya di Tiongkok, dengan estimasi kekayaan hampir US$ 2,8 miliar. Namun kasus yang menjeratnya kini menambah panjang daftar petinggi korporasi besar yang tersandung kampanye antikorupsi di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. (***)