Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik premanisme yang dinilai meresahkan dan mengganggu iklim usaha di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, pada Sabtu (17/5/2025).
Hasan menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah menindak aksi-aksi premanisme yang menyebabkan rasa takut bagi para investor dan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di tanah air.
“Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu proses bisnis,” kata Hasan.
Ia menambahkan bahwa aksi premanisme selama ini telah menambah beban biaya bagi para pelaku usaha serta menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada iklim investasi.
“Investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut karena ada biaya-biaya tambahan dan beban akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya,” tegasnya.
Menanggapi narasi yang menyebut pemerintah tidak menyentuh organisasi masyarakat (ormas), Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak menyamaratakan ormas dengan tindakan premanisme. Ia mencontohkan beberapa ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang semuanya memiliki kontribusi positif bagi bangsa.
“Kita nggak akan melihat ini pukul rata. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasan juga menyampaikan bahwa proses berantas premanisme tidak dapat berlangsung instan, melainkan melalui pendekatan bertahap yang juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial.
“Tentu nggak hari ini direncanakan, besok kejadian. Tentu perlu proses. Dan bagaimanapun mereka juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja yang lebih produktif,” jelasnya.
Pemerintah berharap, dengan lingkungan usaha yang lebih aman dan bebas dari tekanan premanisme, akan tercipta lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengarahkan individu-individu yang selama ini terlibat dalam praktik premanisme untuk beralih ke pekerjaan formal yang produktif.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menciptakan ekosistem bisnis yang bersih, aman, dan menarik bagi investor domestik maupun asing. (***)