Perbedaan signifikan mencuat dalam laporan tingkat kemiskinan Indonesia antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam laporan Macro Poverty Outlook, Bank Dunia menyebutkan sebanyak 171,8 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024, atau sekitar 60,3 persen dari total populasi.
Angka tersebut berbeda jauh dengan data kemiskinan BPS yang merilis jumlah penduduk miskin per September 2024 hanya mencapai 24,06 juta jiwa, setara 8,57 persen dari populasi nasional. Dengan demikian, terdapat selisih mencolok sekitar 147,74 juta jiwa antara kedua lembaga.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengakui adanya perbedaan besar dalam data yang disampaikan masing-masing institusi. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan ini tidak berarti ada pertentangan data, melainkan disebabkan oleh perbedaan metodologi dan standar pengukuran kemiskinan yang digunakan.
“Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan,” ujar Amalia, dikutip pada Senin (12/5).
Ia menjelaskan, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang mempertimbangkan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan standar internasional garis kemiskinan sebesar US$3,65 per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP), yang lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional Indonesia.
“Perbedaan besar ini terjadi karena tujuan yang berbeda,” pungkasnya.
Perbedaan data ini memunculkan perdebatan di kalangan publik dan pemangku kebijakan mengenai kondisi riil kemiskinan di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami situasi sosial ekonomi nasional. (***)