Bandar Lampung, 15 April 2024 — Leadership yang kuat dan sumber daya manusia (SDM) berintegritas menjadi fokus utama dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas” di Gedung Pascasarjana Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Kamis (15/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.
Leadership dan Integritas: Fondasi Tata Kelola yang Profesional
Rektor IIB Darmajaya, RZ. Abdul Aziz, ST., MT., Ph.D., menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan dan integritas SDM menjadi pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan publik.
“Leadership adalah kunci. Pemimpin yang menunjukkan integritas akan menjadi role model bagi seluruh aparatur. Tapi keteladanan saja tidak cukup—harus ada ketegasan terhadap setiap pelanggaran dan penghargaan atas kinerja,” tegas Abdul Aziz di kutip dari laman resmi IIB Darmajaya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan RPJMD tidak hanya bergantung pada dokumen perencanaan, melainkan pada SDM yang menjalankannya. “Leadership yang beretika dan SDM yang kapabel akan menjadi benteng utama pencegahan korupsi dan efektivitas implementasi,” jelasnya.
Lampung Masuk 10 Besar Provinsi dengan Kasus Korupsi Tertinggi
Nani Ulina Kartika Nasution, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, mengungkapkan fakta mengejutkan: berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020, Lampung masih berada dalam 10 besar provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat dan leadership yang mampu menularkan nilai-nilai integritas di semua level pemerintahan,” tegas Nani.
Birokrasi Efektif Butuh Leadership yang Adaptif dan Kolaboratif
Prof. Arizka Warganegara, S.IP., MA., Ph.D., Guru Besar FISIP Universitas Lampung, menyoroti pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan transparan.
“Leadership yang membuka ruang partisipasi lintas sektor akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
FGD Resmi Dibuka, Gubernur Lampung Tekankan Pentingnya Aspirasi Multisektor
FGD ini secara resmi dibuka oleh Ir. Zainal Abidin, MT, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
“Forum ini bertujuan menampung aspirasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan RPJMD Lampung 2025–2029,” ujar Zainal dalam sambutannya.
Turut hadir sejumlah tokoh kunci, antara lain:
- Muhammad Aziz Satria Jaya (Kepala Bappeda Provinsi Lampung)
- Budiman AS (Anggota DPRD Provinsi Lampung)
- Hi. Ardiansyah (Bang Aca) (Ketua Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Lampung)
- Perwakilan SKPD, akademisi, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung.
Tantangan ke Depan: Integritas vs. Korupsi
Dengan masih tingginya kasus korupsi di Lampung, FGD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berintegritas.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan akademisi, swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci,” pungkas Prof. Arizka.