Pemerintah resmi mengalihkan saham mayoritas di 13 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan terbuka kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI. Langkah ini merupakan bagian dari pembentukan Holding Operasional Danantara.
Pengalihan saham dilakukan melalui skema inbreng dan diumumkan oleh manajemen 13 emiten BUMN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (24/3/2025).
Ke-13 BUMN yang terdampak kebijakan ini terdiri dari empat bank milik negara, empat perusahaan kontraktor BUMN, serta lima perusahaan di sektor lainnya.
Daftar 13 BUMN yang Sahamnya Dialihkan ke BKI
Empat Bank BUMN:
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Empat Perusahaan Konstruksi BUMN:
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA)
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT)
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI)
- PT PP (Persero) Tbk. (PTPP)
Lima Perusahaan BUMN Lainnya:
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR)
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM)
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR)
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA)
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS)
Detail Pengalihan Saham
Dalam laporan keterbukaan informasi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio, mengungkapkan bahwa 64,536% saham perseroan telah dialihkan dari Negara RI kepada BKI pada 22 Maret 2025.
“BKI merupakan Perusahaan Induk Operasional (Holding Operasional) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI,” ujar Prasetio, Senin (24/3/2025).
Meski telah terjadi pengalihan saham mayoritas, Prasetio menegaskan bahwa Negara RI tetap menjadi pemegang saham pengendali Garuda Indonesia melalui kepemilikan langsung satu saham Seri A Dwiwarna.
Hal serupa disampaikan oleh VP Investor Relations Telkom, Octavius Oky Prakarsa. Ia menjelaskan bahwa 52,09% saham Seri B Telkom telah dialihkan ke BKI pada tanggal yang sama.
“Pengalihan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,” jelasnya.
Sementara itu, BRI juga melaporkan bahwa 53,19% saham Seri B perseroan telah dialihkan kepada BKI melalui mekanisme inbreng.
Rekapitulasi Pengalihan Saham ke BKI
Berikut adalah rincian pengalihan saham 13 BUMN kepada BKI:
| BUMN | Jumlah Saham Dialihkan | Persentase Saham Dialihkan |
|---|---|---|
| BMRI | 48.533.333.333 saham Seri B | 52% |
| BBRI | 80.610.976.875 saham Seri B | 53,19% |
| BBNI | 22.378.387.749 saham Seri B dan Seri C | 60% |
| BBTN | 8.420.666.647 saham Seri B | 60% |
| SMGR | 3.457.023.004 saham Seri B | 51,2% |
| TLKM | 51.602.353.559 saham Seri B | 52,09% |
| JSMR | 5.080.509.839 saham Seri B | 70% |
| WIKA | 36.291.702.780 saham Seri B | 91,018% |
| WSKT | 21.705.633.362 saham Seri B | 75,35% |
| ADHI | 5.408.773.791 saham Seri B | 64,33% |
| PTPP | 3.161.947.835 saham Seri B | 51% |
| KRAS | 15.477.117.519 saham Seri B | 80% |
| GIAA | 59.038.124.402 saham Seri B dan Seri C | 64,536% |
Dampak Pengalihan Saham terhadap BUMN
Dengan dialihkannya saham mayoritas ke BKI, skema kepemilikan BUMN mengalami restrukturisasi besar. Meskipun demikian, status perusahaan sebagai BUMN tidak berubah, dan Negara RI tetap menjadi pemegang saham pengendali melalui mekanisme kepemilikan saham Dwiwarna.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan pelat merah di berbagai sektor. Holding Operasional Danantara diharapkan mampu memperkuat sinergi antar-BUMN guna meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.
Namun, perubahan ini juga menuai berbagai pertanyaan dari investor dan pelaku pasar terkait dampaknya terhadap struktur manajemen dan kebijakan perusahaan-perusahaan yang terlibat.
Kesimpulan
Pengalihan saham mayoritas 13 BUMN ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menandai restrukturisasi besar dalam kepemilikan perusahaan negara. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi BUMN dalam ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi di bawah Holding Operasional Danantara.
Meski begitu, transparansi dan efektivitas manajemen holding ini masih menjadi perhatian utama bagi publik dan investor. Bagaimana dampak jangka panjangnya? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.