Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, memberikan pandangannya terkait langkah Presiden Prabowo yang ingin melibatkan perusahaan swasta dalam berbagai proyek infrastruktur. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah strategis yang perlu diambil guna mengatasi sejumlah kendala yang selama ini dihadapi oleh BUMN Karya.
Selama ini, kata Toto, BUMN Karya menjadi tulang punggung utama pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, keterbatasan modal menjadi tantangan besar.
“Hampir semua BUMN Karya itu mendapat penugasan untuk membangun infrastruktur. Sementara, ekuitas yang diberikan pemerintah relatif terbatas,” jelas Toto kepada media pada Minggu (19/1).
Toto menambahkan bahwa keterbatasan modal memaksa BUMN Karya menggunakan instrumen utang untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Hal ini menyebabkan mayoritas perusahaan BUMN tersebut kini mengalami kesulitan keuangan.
“Karena ekuitasnya terbatas, mereka akhirnya menggunakan utang untuk membangun proyek-proyek yang ditugaskan. Akibatnya, hampir semua BUMN Karya kini menghadapi masalah keuangan,” tambah Toto.
Keterlibatan Swasta Harus Menarik Secara Ekonomis
Meski mendukung keterlibatan swasta, Toto mengingatkan bahwa proyek infrastruktur memiliki sifat jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan proyek-proyek tersebut menarik secara ekonomis bagi investor swasta.
“Dari segi return, swasta akan melihat apakah proyek ini menguntungkan atau tidak. Karena sebagian besar proyek infrastruktur memerlukan waktu pengembalian investasi yang panjang,” katanya.
Selain itu, Toto menyarankan pemerintah untuk menyusun skema yang menarik agar perusahaan swasta tertarik untuk ikut berpartisipasi. Tanpa skema yang jelas dan menarik, swasta akan enggan ambil bagian.
“Kalau skema proyeknya tidak menarik, akan sulit untuk melibatkan swasta dalam penggarapan infrastruktur ini,” ujar Toto.
Kolaborasi dengan Swasta Tidak Akan Melemahkan BUMN Karya
Terkait kekhawatiran bahwa keterlibatan swasta dapat memperlemah posisi strategis BUMN Karya, Toto dengan tegas membantah hal tersebut. Justru, menurutnya, keberadaan swasta akan membantu mengurangi beban yang selama ini sepenuhnya ditanggung oleh BUMN.
“Dengan adanya swasta, BUMN akan memiliki mitra. Jadi, tidak semua beban pembangunan infrastruktur harus ditanggung oleh BUMN sendiri,” jelas Toto.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi keuangan BUMN Karya saat ini belum sepenuhnya pulih, mengingat sebagian besar perusahaan tersebut baru saja menyelesaikan proses restrukturisasi. Oleh karena itu, pelibatan swasta menjadi langkah yang tepat untuk membagi beban pembangunan.
“Pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk berbagi peran dengan BUMN dalam pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Toto juga menampik anggapan bahwa keberadaan swasta akan memicu ketegangan dengan BUMN. Ia justru yakin bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta akan meningkatkan optimalisasi proyek infrastruktur.
“Dengan melibatkan swasta, pembangunan infrastruktur dapat di-share dengan kekuatan ekonomi lainnya. Beban pembangunan tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBN atau BUMN, tetapi juga melibatkan pihak swasta yang bersedia mengambil risiko,” jelas Toto.
Optimalkan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Lebih lanjut, Toto menyarankan agar pemerintah memaksimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk melibatkan swasta dalam proyek infrastruktur. Ia menilai bahwa skema ini dapat menjadi solusi ideal untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak.
“Mungkin yang diharapkan adalah skema seperti KPBU, di mana pemerintah memberikan insentif yang memungkinkan swasta masuk ke proyek-proyek tertentu,” katanya.
Menurut Toto, perusahaan swasta cenderung fokus pada profitabilitas, berbeda dengan BUMN yang sering kali mengemban tugas negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif yang cukup menarik bagi swasta untuk berinvestasi.
“Dalam skema KPBU, pemerintah dapat membantu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi swasta untuk ikut serta,” ujar Toto.
Melibatkan swasta dalam proyek infrastruktur merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengurangi beban BUMN Karya, tetapi juga membuka peluang optimalisasi pembangunan. Dengan skema yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta akan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Ke depan, keterlibatan swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur nasional tanpa terlalu membebani keuangan negara. (***)