pwijatim.or.id/, Pada 8 Januari 2024, pemerintah Brasil mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keputusan ini menandai langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di panggung ekonomi global. Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan beberapa keuntungan utama yang dapat diperoleh Indonesia dari keanggotaan ini.
1. Memperkuat Posisi Indonesia di Forum Internasional
Mari Elka Pangestu menilai bahwa bergabung dengan BRICS memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam forum internasional. BRICS merupakan kelompok yang terdiri dari negara-negara berkembang dan maju, yang memberikan ruang bagi Indonesia untuk lebih efektif memperjuangkan kepentingan negara berkembang.
“Keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi satu bentuk pengimbangan di forum internasional. Jika ada isu terkait negara berkembang, Indonesia kini memiliki wadah untuk memperjuangkannya, baik di BRICS maupun di forum multilateral lainnya,” ujar Mari Elka Pangestu dalam wawancara di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Selasa (8/1/2025).
Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia kini memiliki platform yang lebih kuat untuk mengadvokasi isu-isu yang berhubungan dengan negara berkembang dalam berbagai forum internasional. Ini tentunya membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam pembuatan kebijakan global.
2. BRICS Sebagai Jembatan Kepentingan Negara Berkembang
Mari Elka juga menambahkan bahwa BRICS berfungsi sebagai jembatan bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan mereka. Forum ini memungkinkan Indonesia untuk lebih fokus pada kepentingan negara-negara berkembang, yang seringkali terkendala dalam forum yang lebih dominan negara maju. Oleh karena itu, BRICS bisa menjadi ruang untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dengan lebih efektif.
“Forum ini sangat penting karena menyediakan jembatan bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan mereka di tingkat global. Indonesia bisa lebih memperkuat peranannya dalam menyuarakan isu negara berkembang dalam berbagai forum internasional,” lanjut Mari Elka.
3. Peluang Diversifikasi Transaksi Perdagangan Global
Salah satu agenda besar BRICS yang menjadi perhatian adalah pengurangan ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional. BRICS mempromosikan penggunaan mata uang lokal antar negara anggotanya, yang juga didukung dengan keberadaan New Development Bank (NDB) yang berfungsi sebagai alternatif lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF.
Namun, Mari Elka Pangestu mengungkapkan bahwa Indonesia perlu melakukan kajian lebih dalam untuk menilai apakah kebijakan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. “Apakah kebijakan ini akan membawa dampak positif atau negatif bagi Indonesia, itu perlu kita pelajari lebih lanjut. New Development Bank, misalnya, harus kita pelajari apakah bisa berkembang menjadi lembaga yang mampu menyediakan pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi negara kita,” jelasnya.
4. Tidak Perlu Khawatir tentang Dedolarisasi BRICS
Salah satu isu utama yang sering dibahas dalam konteks BRICS adalah upaya dedolarisasi, yaitu pengurangan penggunaan dolar AS dalam transaksi internasional. Meskipun hal ini bisa berpotensi mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa Indonesia sudah mulai menerapkan beberapa inisiatif perdagangan yang tidak bergantung pada dolar AS.
“Kami sudah memulai inisiatif perdagangan dengan negara lain menggunakan mata uang lokal, misalnya melalui Local Currency Settlement (LCS) dengan negara-negara seperti China. Dalam perdagangan dengan Tiongkok, misalnya, kami bisa langsung melakukan transaksi menggunakan Rupiah dan Yuan, tanpa perlu melewati dolar terlebih dahulu,” jelas Mari Elka.
Meski demikian, Mari Elka menyadari bahwa proses dedolarisasi ini akan memakan waktu karena dominasi dolar AS dalam sistem perdagangan internasional masih sangat kuat. Namun, Indonesia sudah memulai langkah-langkah awal untuk mendiversifikasi mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional.
5. Perlu Persiapan Struktur Pemerintahan yang Solid
Bergabungnya Indonesia dalam BRICS juga mengharuskan adanya persiapan yang matang dalam hal struktur pemerintahan. Mari Elka Pangestu menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini dengan baik. Terutama jika suatu saat Indonesia diharuskan untuk berkontribusi dalam bentuk iuran atau kewajiban finansial lainnya.
“Meski saat ini belum ada kewajiban untuk memberi iuran kepada BRICS, kita perlu mempersiapkan diri jika suatu saat hal itu terjadi. Ini akan melibatkan koordinasi antar kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” tambah Mari Elka Pangestu.